JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar satu tahun lebih Setya Novanto menjalani masa pidana penjara di Lapas Sukamiskin setelah menerima vonis majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Pada 24 April 2018, mantan Ketua DPR itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.
Ia divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.
Baca juga: Putri Setya Novanto, Dwina Michaella, Dipanggil KPK untuk Kasus E-KTP
Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, maka total uang pengganti yang harus dia bayar sekitar Rp 66 miliar.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.
Sempat menerima vonis karena merasa lelah dan ingin merenung, Novanto kini mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas vonisnya.
Baca juga: Setya Novanto Mengaku Pasrah soal Hasil PK
Pada Rabu (28/8/2019), Novanto diketahui sudah mengajukan PK melalui Maqdir Ismail selaku penasihat hukumnya. Sidang perdana pun digelar dengan agenda pembacaan permohonan PK.
Lima novum
Dalam permohonan PK, Maqdir mengungkapkan ada 5 keadaan baru atau novum yang menjadi salah satu pertimbangan Novanto mengajukan PK.
"Novum P-1, surat permohonan sebagai Justice Collaborator tanggal 3 April 2018 dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto), yang menerangkan bahwa tidak ada fakta Pemohon PK (Novanto) menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo," ujar Maqdir saat membacakan permohonan PK di PN Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Baca juga: Pengacara Setya Novanto Sampaikan 5 Novum dalam Sidang PK Kasus E-KTP
Kemudian, novum kedua yaitu merujuk pada surat permohonan sebagai Justice Collaborator tanggal 8 April 2018 dari Irvanto.
Menurut Maqdir, dalam surat permohonan itu diterangkan bahwa tidak benar Setya Novanto menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang diserahkan lewat money changer.
"Novum P-3, surat permohonan sebagai Justice Collaborator, tanggal 31 Mei 2018 dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima uang sebesar 3,5 juta dollar AS melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan diserahkan melalui money changer," ungkap Maqdir.
Baca juga: KPK Persilakan Setya Novanto Ajukan Peninjauan Kembali
Novum keempat adalah rekening koran Bank OCBC Singapura North Branch nomor 503-146516-301 periode tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Januari 2014 atas nama Multicom Investment, Pte, Ltd, perusahaan milik Anang Sugiana Sudihardjo.