Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa KPK Telusuri Pertemuan Nyoman Dhamantra dengan Pihak Lain Terkait Impor Bawang Putih

Kompas.com - 02/12/2019, 16:20 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan menelusuri pertemuan yang diikuti mantan anggota DPR, I Nyoman Dhamantra dengan pihak lain terkait pengurusan kuota impor bawang putih.

Salah satunya dengan menggali kesaksian dari supervisor Restoran Imperial Steam Pot Senayan City, Nur Fitria Farhanah.

Adapun Nur Fitria bersaksi untuk tiga terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan kuota impor bawang putih, yakni Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi, dan Zulfikar.

Pada awalnya, jaksa Takdir menelusuri kaitan Nyoman Dhamantra dengan teman dekat Dhamantra, Mirawati Basri, saat berkunjung ke restoran.

Baca juga: Nyoman Dhamantra Dkk Diduga Bahas Suap Impor Bawang Putih di Restoran

Dhamantra dan Mirawati masih berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Tadi kan saksi sampaikan mengenal Pak Nyoman dan Ibu Mirawati. Sepengetahuan saksi, Pak Nyoman apakah masuk sebagai tamu reguler VIP?" kata jaksa Takdir ke Nur Fitria di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (2/12/2019).

"Iya, kita kan buka tahun ini sejak bulan Januari tanggal 25. Sebelumnya Ibu Mira pernah makan di bulan Maret, dia duduk di area depan sebelumnya. Karena dia suka merokok untuk fasilitasnya kan hanya boleh di VIP room, kemudian saya izin manajer saya dan diperbolehkan khusus bagi Bu Mira karena dia sering makan," ucap Nur Fitria.

Menurut Nur Fitria, Mirawati dan Nyoman Dhamantra terlihat beberapa kali makan di restoran itu. Biasanya, kata dia, yang memesan tempat adalah Mirawati.

"Pesannya dua (ruangan VIP) yang digabungkan jadi satu ruangan. Yang selalu saya lihat, Pak Nyoman selalu ada. Kalau kedatangan, kadang Bu Mira dulu, kadang Pak Nyoman dulu. Kalau yang duluan ninggalin seingat saya biasanya Pak Nyoman duluan," kata dia.

Jaksa Takdir pun memperlihatkan sejumlah cuplikan layar rekaman kamera closed circuit television (CCTV) tanggal 1 Agustus 2019 yang disita penyidik KPK.

"Pertama, bapak yang di tengah yang merangkul temannya, saksi kenal?" ucap jaksa Takdir.

"Iya Pak Nyoman," jawab Nur Fitria.

"Kemudian ibu yang jalan itu?" tanya jaksa Takdir lagi.

"Itu, Ibu Mirawati," jawab Nur Fitria.

Baca juga: Nyoman Dhamantra Mengaku Tak Tahu Uang Rp 2 M Terkait Impor Bawang Putih

Jaksa Takdir kemudian menampilkan cuplikan layar rekaman CCTV lainnya yang memperlihatkan sejumlah sosok lain. Akan tetapi, Nur Fitria tidak bisa mengenalinya.

"Nah kalau saksi lihat di tiga terdakwa ini (Chandry, Dody, dan Zulfikar), ada yang bisa dikenali enggak?" tanya jaksa Takdir.

"Saya enggak bisa terlalu mengenali," ucap Nur Fitria.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK, pada 1 Agustus 2019 di tempat tersebut, Mirawati dan Nyoman Dhamantra bertemu membahas pengurusan kuota impor bawang putih.

Di tempat yang sama, Mirawati didampingi temannya bernama Indiana, Ahmad Syafiq, Elviyanto kemudian bertemu dengan terdakwa Dody Wahyudi dan Zulfikar.

Berdasarkan surat dakwaan, pertemuan tersebut menyepakati rencana commitment fee Rp 3,5 miliar terkait pengurusan kuota impor bawang putih.

Dalam perkara ini, Chandry, Zulfikar, dan Dody Wahyudi didakwa bersama-sama menyuap mantan anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra sekitar Rp 3,5 miliar.

Dalam surat dakwaan, Dhamantra disebut menerima commitment fee sebesar Rp 2 miliar lewat transfer rekening.

Baca juga: Di Persidangan, Nyoman Dhamantra Mengaku Tak Paham Urusan Impor Bawang Putih

Uang itu merupakan fee atas pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan yang diajukan oleh Chandry Suanda selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA). Chandry dibantu terdakwa Dody Wahyudi dan Zulfikar.

Di sisi lain, Dody Wahyudi telah membuat rekening bersama di Bank BCA untuk memasukkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu merupakan sisa dari nilai total commitment fee yang disepakati bersama Dhamantra, yaitu Rp 3,5 miliar.

Sisa commitment fee tersebut nantinya diserahkan apabila surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk pihak Chandry sudah terbit.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com