Polri Belum Lihat Adanya Pergerakan Massa Jelang Reuni 212

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) belum melihat adanya pergerakan massa menjelang acara Reuni 212. Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

"Sampai hari ini pihak kepolisian tidak melihat ada sebuah ada pergerakan-pergerakan yang menuju ke Jakarta sehubungan dengan acara tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Meski begitu, Polri mengutamakan upaya-upaya yang bersifat preventif.

Aparat kepolisian, kata Asep, mengimbau dan memberi arahan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

"Yang dikedepankan itu adalah upaya preventif, memberikan imbauan. Apakah itu hari Minggu atau hari Senin, sekiranya kegiatan itu kalau bisa dilakukan secara lokal dalam skala kecil, kira-kira begitu," kata dia.

Baca juga: Mabes Polri Sudah Terima Surat Pemberitahuan Acara Reuni 212

Polri sekaligus mengimbau massa agar menaati Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Massa diharapkan menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban, menaati kaidah dan normal yang berlaku, serta menjaga keutuhan NKRI.

"Jadi sekali lagi kami imbau, kegiatan ini benar-benar terlaksana dan dapat berjalan dengan baik, dengan menghormati berbagai kepentingan-kepentingan orang yang juga mempunyai agenda-agenda lain pada hari yang dimaksud," tutur Asep.

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengimbau Reuni 212 tidak diselenggarakan kembali pada tahun ini.

Baca juga: Polisi Beri Sinyal Positif Penyelenggaraan Reuni 212

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis mengatakan, Reuni 212 tidak perlu diselenggarakan karena Ahok telah menyelesaikan proses hukumnya.

Cholil menyarankan kegiatan Reuni 212 diganti dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi masyarakat lebih mencintai Rasul.

"(Reuni 212) enggak perlu (dilaksanakan), enggak penting. Jangan sampai menjadi kegiatan rutin keagamaan setiap tahun. 212 kan hanya peristiwa hukum, politik, yang hukumnya sudah selesai, dijalani hukumannya, dan politiknya sudah selesai," kata Cholil saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/11/2019).