Mabes Polri Sudah Terima Surat Pemberitahuan Acara Reuni 212

Kompas.com - 26/11/2019, 17:42 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri mengaku sudah menerima surat pemberitahuan acara Reuni 212. Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

"Rencana ada Reuni 212 memang Mabes Polri sudah menerima surat pemberitahuan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Argo menjelaskan, setelah menerima surat pemberitahuan, Mabes Polri meminta rekomendasi ke Polres Jakarta Pusat. Sebab, acara akan diselenggarakan di daerah Jakarta Pusat.

Setelah itu, surat akan diteruskan kepada Polda Metro Jaya. Kemudian, Polda Metro akan mengirim rekomendasi itu kepada Mabes Polri.

"Polda Metro Jaya akan mengirimkan rekomendasinya ke Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan) Mabes Polri. Jadi nanti dari Intelkam yang akan mengeluarkan pemberitahuannya," tutur Argo.

Baca juga: Polisi Beri Sinyal Positif Penyelenggaraan Reuni 212

Sebagai informasi, Reuni 212 diselenggarakan untuk memperingati aksi unjuk rasa yang memprotes kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengimbau Reuni 212 tidak diselenggarakan kembali pada tahun ini.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis mengatakan, Reuni 212 tidak perlu diselenggarakan karena Ahok telah menyelesaikan proses hukumnya.

Cholil menyarankan kegiatan Reuni 212 diganti dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi masyarakat lebih mencintai Rasul.

"(Reuni 212) enggak perlu (dilaksanakan), enggak penting. Jangan sampai menjadi kegiatan rutin keagamaan setiap tahun. 212 kan hanya peristiwa hukum, politik, yang hukumnya sudah selesai, dijalani hukumannya, dan politiknya sudah selesai," kata Cholil saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/11/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Nasional
Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X