Uji Materi UU KPK Ditolak, Pemohon Akan Laporkan Hakim ke Dewan Etik MK

Kompas.com - 28/11/2019, 15:54 WIB
Kuasa hukum pemohon uji materi revisi UU KPK Zico Leonard usai menghadiri sidang perdana uji materi revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin (30/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKuasa hukum pemohon uji materi revisi UU KPK Zico Leonard usai menghadiri sidang perdana uji materi revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin (30/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemohon uji materil dan formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, berencana melaporkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik MK.

Langkah ini diambil setelah MK memutuskan untuk tidak menerima permohonan gugatan rekan-rekannya dari sejumlah universitas, melalui sidang pembacaan putusan yang digelar Kamis (28/11/2019).

"Kami akan laporkan ke Dewan Etik, besok pasti akan buat laporannya," kata Zico di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis.

Kepada Dewan Etik MK, Zico akan bertanya soal proses penyelenggaraan sidang perkaranya. Ia menyebutkan, MK telah memajukan jadwal persidangan perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 itu.

Baca juga: Penjelasan Pihak Pemohon Uji Materi Salah Tuliskan Nomor UU KPK

Awalnya, sidang dijadwalkan digelar pada 9 Oktober 2019. Namun, MK kemudian memajukannya menjadi 30 September 2019.

Kala itu, permohonan Zico dan dan rekan-rekannya belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Sebab, UU tersebut belum diregistrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan baru akan diberi nomor pada 17 Oktober 2019.

Karena jadwal sidang pertama dimajukan, maka, batas akhir penyerahan perbaikan permohonan pun maju lebih awal.

Pemohon diberi waktu hingga 14 Oktober 2019 atau 14 hari setelah sidang pertama untuk memperbaiki berkas permohonannya. Padahal, di tanggal tersebut, UU KPK belum juga diregistrasi dan diberi nomor.

Baca juga: Tolak Uji Materi UU KPK, MK Nilai Permohonan Salah Objek

Panitera MK juga kembali memajukan jadwal sidang kedua. Dari yang semula akan digelar pada 23 Oktober 2019, menjadi 14 Oktober 2019.

Namun, kala itu Zico dan rekanannya menolak dengan alasan menunggu UU KPK diberi nomor.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.