TIK Sebagai Solusi Pemilu Berkualitas

Kompas.com - 26/11/2019, 15:23 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

PADA 13-16 November 2019 lalu, penulis bersama 44 pemenang call for paper dari total 216 paper dari seluruh Indonesia dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI guna mempresentasikan tulisannya di Bogor, 13-16 November 2019 lalu.

Aktivitas ini dilakukan dalam ajang perdana terbesar dan prestisius: Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019.

Penulis menilai jumbo dan bergengsi karena, sebagaimana disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat pembukaan Rabu (13/11/2019) malam, baru kali ini evaluasi pemilu dilakukan lintas sektor.

Biasanya hanya internal dan tidak mem-pleno-kan masukan pasca-pemilu dari para pihak secara resmi.

Kali ini, bukan hanya melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, namun juga pakar ilmu politik dan tata negara, organisasi pemantau pemilu, surveyor politik, akademisi lintas ilmu, bahkan hingga level mikro yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ajang evaluasi bersama ini juga memiliki nilai penting, karena sekalipun Pilpres rasanya baru kemarin, walakin tahun depan sudah dihelat 270 Pemilu Kepala Daerah/Pilkada serentak se-Indonesia.

Penulis yang mewakili KPPS --RW 2 Sukarwarna, Kota Bandung-- sesungguhnya merasa kurang cukup percaya diri saat pertama hadir pada konfrensi tersebut.

Siapalah kami ini dibandingkan para komisioner KPU, penyelenggara pemilu se-Nusantara, surveyor dan pemantau pemilu kenamaan, dan apalagi para begawan ilmu politik semacam Prof. Ramlan Surbakti (Unair), Prof Saldi Isra (Unand/Hakim MK), Prof Syamsudin Haris (LIPI), Dr Burhanudin Muhtadi (LSI), dan banyak lagi.

Akan tetapi, beranjak dari pemikiran bahwa ini kesempatan emas memperbaiki pemilu dari dalam, penulis memberanikan diri untuk menyajikan tulisannya.

Beranjak dari pengalaman beberapa kali KPPS yang tak selalu menyenangkan, inilah jembatan terbaik menyalurkan aspirasi langsung kepada para pemangku.

Harapannya, tentu saja, pemilu berikut lebih baik segalanya --dan tak ada lagi kisah muram anggota KPPS kelelahan hingga meninggal.

Dan, setelah tiga hari berkutat di ruang seminar dan kelas, berdiaklektika dengan para ahlinya, berdiskusi panjang lebar dengan kawan dari berbagai penjuru tanah air, malam penutupan pada Jumat (15/11/2019) malam menjadi momen yang cukup berkesan untuk penulis.

Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Digawangi Komisioner KPU Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi, maka aneka masukan dari pelbagai pihak lintas sektor seluruh Indonesia dibacakan resmi.

Setelah itu, akan dijadikan pertimbangan utama dalam keputusan KPU pada pemilu berikutnya, mulai dari Pilkada 2020 ke depan.

Menariknya, masukan yang ada dari tiga kelas berbeda yang diadakan KPU, seluruhnya mengarah pada penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai solusi pemilu lebih baik.

Contohnya pada kelas Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, salah satu masukan menonjol adalah tentang rencana penerapan e-Rekap. Para peserta merekomendasikan kepada KPU bahwa seluruh elemen terkait sudah siap.

Spirit ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penerapan TIK dalam pemilu dapat digunakan tetapi harus memenuhi beberapa prasyarat: sudah dilakukan kajian secara menyeluruh, serta sudah siap seluruh instrumen atau perangkatnya (hardware, software, jaringan, SDM, dll).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X