Moeldoko: Rizieq Tak Pernah Komunikasi dengan Kedutaan Indonesia di Saudi

Kompas.com - 26/11/2019, 15:00 WIB
Pimpinan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPimpinan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab tak pernah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi terkait dirinya yang dilarang meninggalkan negara itu.

Oleh karena itu, Moeldoko membantah bahwa pemerintah dikatakan lepas tangan soal nasib Rizieq.

"Bukan lepas tangan, saya sudah cek. Selama ini Pak Rizieq itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, sudah cek. Tadi Pak Mahfud (Mahfud MD) mengatakan seperti itu, enggak pernah koordinasi ke kedutaan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Pengacara: Jika Ada Masalah dengan Arab Saudi, Rizieq Shihab Seharusnya Dideportasi

Moeldoko justru mempertanyakan sikap Rizieq yang tiba-tiba justru bicara lewat video yang disebarkan di media sosial.

Terlebih lagi, dalam video itu Rizieq mengaku tak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal oleh Pemerintah RI.

Mantan Panglima TNI ini kembali menegaskan tak ada pencekalan yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Rizieq.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan," kata dia.

Baca juga: PA 212 Harap Pencekalan Rizieq Shihab Dicabut

Moeldoko pun menyarankan Rizieq untuk berkoodinasi dengan Kedubes RI terkait pencekalannya oleh otoritas Arab Saudi. Ia memastikan bahwa Kedubes RI akan membantu setiap WNI di luar negeri.

"Saya pikir lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan, kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas," katanya.

Terkait pernyataan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia yang menyebut masalah Rizieq saat ini sedang dinegosiasikan oleh otoritas tinggi kedua negara, Moeldoko mengaku tidak tahu soal itu.

Baca juga: Mahfud Mengaku Tak Terlibat Negosiasi dengan Saudi soal Rizieq

Ia sendiri menilai, seharusnya tak perlu ada yang dinegosiasikan karena Rizieq tak pernah berkoordinasi dengan perwakilan RI di Saudi.

"Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih apa yang dinegosiasikan?" kata dia.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Rizieq Shihab memperlihatkan sebuah surat yang disebutnya sebagai "surat pencekalan".

Surat itu, menurut Rizieq Shihab, membuat dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Namun, Dirjen Imigrasi menegaskan tak pernah mengeluarkan surat pencekalan tersebut.

Baca juga: Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah menerima salinan surat itu dari pengacara Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Namun, menurut Mahfud, surat itu bukanlah surat pencekalan dari Pemerintah Indonesia.

"Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Belakangan, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi menyebut masalah Rizieq saat ini tengah dinegosiasikan oleh otoritas tinggi Saudi dan Indonesia.

Hal itu disampaikan Esam kepada wartawan seusai bertemu Mahfud MD, Senin kemarin.

Kompas TV Polda Metro Jaya masih akan menelusuri izin kegiatan Reuni 212 yang akan dilangsungkan 2 Desember mendatang di kawasan Monas, Jakarta. Saat ditanya soal izin yang dipakai adalah kegiatan Maulid Nabi, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut hal itu biasa dan pasti akan diamankan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pengamanan terhadap kegiatan Reuni 212 di Monas akan dilakukan. Terkait jumlah peserta yang akan hadir Yusri menyebut masih akan memeriksa berkas izin yang telah masuk dan mengoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait. Sebelumnya Persaudaraan Alumni 212 mengklaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan utuk mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat. Menurut rencana Reuni PA 212 akan digelar pada tanggal 2 Desember 2019 mendatang. Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak menyebutkan reuni tahun 2019 ini akan berupa acara berdoa bagi bangsa dan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi. #Reuni212 #Monas #PoldaMetroJaya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.