MUI Nilai Materi Bimbingan Pranikah Mesti Diperbarui

Kompas.com - 22/11/2019, 16:59 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan MUI Amirsyah Tambunan usai sebuah diskusi di Gedunf Kemenkominfo, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan MUI Amirsyah Tambunan usai sebuah diskusi di Gedunf Kemenkominfo, Jumat (22/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia menilai materi bimbingan pra- nikah yang diterapkan Kementerian Agama saat ini perlu diperbarui seiring perkembangan zaman.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan MUI Amirsyah Tambunan mengusulkan agar materi-materi dalam bimbingan pranikah direvitaslisasi.

"Saya melihat untuk revitalisasi itu masih banyak hal yang harus kita perbuat. Maksudnya secara subtsansi materinya supaya benar-benar menyinggung dari kebutuhan agar output dari pelatihan ini bisa kita ukur," kata Amir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Pemateri Bimbingan Pranikah Harus Miliki Sertifikat


Amir menuturkan, ada dua hal yang dimasukkan dalam materi bimbingan pra-nikah yakni keterampilan hidup atau life-skills dan keterampilan soft-skills.

Keterampilan soft-skills yang dimaksud Amir antara lain keterampilan mengelola emosi yang dinilainya merupakan hal krusial dalam kehidupan berumah tangga.

"Nah ini harus diukur kira-kira orang ini emosinya stabil kita kan bisa dinilai. Kan emosi itu penting karena perceraian itu terjadi lantaran emosionalitas kedua pasangan yang tidak bertemu," ujar Amir.

Amir melanjutkan, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berumah-tangga juga bisa disisipkan sebagai materi bimbingan pranikah.

Baca juga: Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan

Amir menambahkan, MUI akan memberikan rekomendasi kepasa pemerintah terkait wacana sertifikasi perkawinan yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Sehingga usulan ini betul-betul matang, dalam konteks revitalisasi apa yang dimaksud oleh pimpinan agama itu, yaitu apakah nanti sertifikasi nikah atau pra-nikah bisa dapat kita lihat sebagai ikhtiar untuk menciptakan kualitas sebuah keluarga," kata Amir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X