Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan

Kompas.com - 20/11/2019, 09:04 WIB
ilustrasi pernikahan ilustrasi pernikahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menjelaskan tentang bimbingan pranikah sebagai syarat pernikahan.

Sejak munculnya isu tentang sertifikat bimbingan pranikah menjadi syarat wajib pernikahan, pro kontra pun muncul.

Apalagi ada asumsi di masyarakat bahwa pasangan calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat bimbingan pernikahan tidak diperbolehkan menikah.

Tak Punya Sertifikat Bimbingan Pranikah Tetap Bisa Menikah

Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menegaskan bahwa sertifikat bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin tidak wajib dimiliki sebagai syarat pernikahan.

Artinya, pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pernikahan dan tidak mendapat sertifikat tetap bisa menikah.

"Memahaminya lebih pada substansinya. Bukan berarti kalau tidak ikut (bimbingan pranikah) tidak boleh menikah. Tapi akan lebih bagus (ikut), supaya keluarganya jadi baik," ujar Agus di Kantor Kementerian PMK, Selasa (19/11/2019) usai bertemu Tim Pedoman Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kementerian Agama (Binwin Catin Kemenag).

Baca juga: Pemateri Bimbingan Pranikah Harus Miliki Sertifikat

Kendati demikian, bimbingan pranikah tersebut tetap dibutuhkan demi pemahaman dan tanggung jawab sebagai calon orang tua kelak agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Terlebih, setiap tahunnya Indonesia memiliki 2 juta pasangan pengantin baru dan 365 ribu pasangan yang bercerai.

Guna mencegah itu, pemerintah ingin mendorong agar para calon pengantin memahami terlebih dahulu bagaimana cara membangun keluarga yang baik.

"Tetap bisa. Karena kami juga dari 2 juta pasangan pengantin baru (setiap tahun), kapasitas kelembagaan pemerintahan (untuk membimbing pranikah) baru menjangkau 10 persen," terang dia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X