Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" lanjut dia.

Tidak lama setelah wacana evaluasi pilkada langsung mencuat, Presiden Jokowi pun angkat bicara.

Lewat Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Jokowi menegaskan, pemilihan kepala daerah tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.

Baca juga: Presiden PKS: Saat Ini Oligarki Luar Biasa, Pilkada Langsung Masih Lebih Baik

Jokowi tidak ingin calon kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Presiden Jokowi mengatakan, pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Fadjroel mengakui pemerintah ingin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir. Namun evaluasi itu tak akan mengubah sistem pilkada kembali lewat DPRD.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," kata Fadjroel.