Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Kompas.com - 21/11/2019, 14:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR berencana mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui apakah BNPT masih dapat diandalkan dalam penanggulangan terorisme atau tidak.

"Ada celetukan kawan-kawan (Komisi III) untuk mengevaluasi (BNPT). Apakah masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Wacana ini, lanjut Adies, tentunya muncul menyusul serangkaian serangan teror di Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan, antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Meski demikian, Adies belum mengetahui pasti bagaimana tahapan evaluasi BNPT.

Baca juga: Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Ia hanya memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dialamatkan kepada BNPT, tetapi juga lembaga yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme, yakni Polri dengan tim Densus 88 Antiteror Polri.

"Kalau dievaluasi, berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88," ujar Adies.

Salah satu hal yang akan menjadi pertanyaan kepada lembaga-lembaga itu, yakni mengapa antisipasi seringkali terlambat. Peristiwa terjadi lebih dulu, baru diikuti dengan langkah pencegahan.

Baca juga: [VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Menurut Adies, penanggulangan terorisme di Indonesia ke depannya harus sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan.

"Kita ingin satu koordinasi. Betul-betul koordinasi yang terintegrasi. Harus lebih dikoordinasikan antara pihak BNPT dan Densus 88," ujar Adies.

"Koordinasi yang luar biasa di mana pencegahan yang kita tahu cepat diatasi dan langsung ke titik sarangnya dan langsung dideradikalisasi," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kapolri Jenderal Idham Azis rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu 20 November 2019. Rapat ini adalah rapat perdana Idham Azis sebagai Kapolri dengan DPR. Sebenarnya, Kapolri Idham Azis harus menghadiri acara di Istana Negara. Hal ini yang juga menjadi perdebatan di antara Anggota Komisi III DPR. Apakah rapat akan diskor karena agenda Kapolri ke Istana. Namun, Kapolri Idham Azis lebih memilih rapat dengan Komisi III DPR dibanding ke Istana untuk mendampingi perwira tinggu yang akan naik pangkat. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan: Izin bapak, untuk agenda bersama Menteri Pertahanan, saya utus Pak Wakapolri, sementara untuk agenda di Istana, yang berangkat hanya anggota yang dipanggil untuk persiapan kenaikan pangkat saja. Saya tetap di sini, #kapolri #idhamazis #istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com