Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Ormas Dukung Bambang Soesatyo Maju sebagai Caketum Golkar

Kompas.com - 20/11/2019, 19:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga organisasi masyarakat menyatakan dukungan mereka terhadap Bambang Soesatyo untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Ketiga organisasi tersebut adalah Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri (FKPPI), Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Pemuda Pancasila.

Dukungan itu diberikan kepada Bambang lantaran dia dinilai sebagai kader yang punya prestasi baik.

"Kami meminta Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) untuk komitmen maju (jadi calon ketua umum), karena dari seluruh kader kita, Bamsoet-lah yang paling berpotensi untuk menang," kata Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Sejalan dengan Pontjo, Juru Bicara SOKSI Freddy Latumahina mengatakan, dukungan yang diberikan pihaknya kepada Bambang bukan cuma-cuma.

SOKSI menilai, selama kepemimpinan Bambang sebagai Ketua DPR selama hampir dua tahun, Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar itu berhasil menorehkan prestasi.

"Golkar tidak memberikan dukungan langsung Bambang Soesatyo, tetapi Bamsoet dengan suksesnya dia dalam pimpinan DPR maka dia layak sebagai tokoh," ujar Freddy.

Sementara itu, Juru Bicara Pemuda Pancasila Paskah Suzetta mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Bambang karena percaya pada kepemimpinan Ketua MPR itu.

Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto, Paskah menilai, banyak AD ART partai yang dilanggar dan tidak dilaksanakan.

Baca juga: Pengamat Nilai Partai Golkar Sulit Munculkan Tokoh Pemimpin Nasional

Ia juga mempersoalkan jabatan Airlangga sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Menurut Paskah, seharusnya Airlangga fokus sebagai menteri, dan tidak lagi menjadi ketua umum partai.

"Selama kepengurusan transisi 2018-2019 yang dipimpin oleh Ketum Partai Golkar Pak Airlangga terus terang aja banyak mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART dilanggar," ujar Paskah.

"Kalau mau jadi menteri (Airlangga Hartarto) fokuslah pada menteri," kata dia.

Untuk diketahui, menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar, sejumlah nama kerap disebut-sebut menjadi bakal calon ketua umum.

Dari beberapa nama yang muncul, nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo paling banyak diperbincangkan.

Meski santer disebut bersaing, baik Airlangga maupun Bambang belum menyatakan diri secara definitif bakal maju sebagai calon ketua umum.

Adapun pemilihan ketua umum Partai Golkar baru akan dilakukan pada awal Desember 2019, melalui forum musyawarah nasional (munas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com