Bela Bowo Sidik, Pengacara Nilai Fee dari Petinggi PT HTK Hal Lazim

Kompas.com - 20/11/2019, 13:42 WIB
Terdakwa kasus suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Mantan anggota Komisi VI DPR itu dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Mantan anggota Komisi VI DPR itu dituntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Sahala Pandjaitan menilai, fee yang diterima kliennya dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti merupakan jasa pemasaran yang lazim dikeluarkan.

Hal itu disampaikan Sahala saat membaca nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Bowo merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan suap dari petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) petinggi PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) dan penerimaan gratifikasi.

"Pengeluaran biaya marketing fee semacam itu adalah pengeluaran resmi yang lazim dilakukan PT HTK kepada pihak ketiga yang dapat membantu memasarkan kapal milik PT HTK," kata Sahala saat membaca pleidoi untuk Bowo.

Baca juga: Bowo Sidik Pangarso Dituntut 7 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK

Sahala juga menyatakan, Bowo meminta Asty Winasti agar PT HTK memprioritaskan realisasi kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

"Mengenai marketing fee, terdakwa menyatakan tidak perlu dipikirkan, yang penting kerja sama dapat berjalan dengan baik dulu," kata dia.

Menurut Sahala, Asty juga mengirimkan surat elektronik ke Bowo dengan melampirkan nota kesepakatan antara PT HTK dan PT PILOG terkait penyewaan kapal kedua perusahaan.

Namun, kata dia, Bowo tidak pernah membuka dan membaca surat tersebut lantaran ia tidak ingin mencampuri realisasi kerja sama kedua perusahaan tersebut.

Baca juga: Pencairan Fee Bowo Sidik Pangarso Lewat Nota Kesepahaman PT HTK dan PT IAE

Sahala juga mengklaim fee untuk Bowo merupakan inisiatif dari PT HTK tanpa campur tangan dari Bowo.

"Proses pengeluaran uang marketing fee dari PT HTK diawali dengan Asty Winasti membuat internal memo lalu diajukan ke Taufik Agustono selaku Direktur PT HTK untuk ditandatangani. Dalam memo disebutkan bahwa pembayaran itu untuk jasa komersial, kemudian setelah itu diajukan payment voucher dan cek selanjutnya untuk dicairkan di rekening bank milik PT HTK," kata Sahala.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.