Pencairan Fee Bowo Sidik Pangarso Lewat Nota Kesepahaman PT HTK dan PT IAE

Kompas.com - 16/09/2019, 20:57 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Direktur Keuangan PT Inersia Ampak Engineers (IAE) Indung Andriani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Direktur Keuangan PT Inersia Ampak Engineers (IAE) Indung Andriani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti mengatakan, pencairan fee untuk anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso harus disepakati lewat nota kesepahaman PT HTK dan perusahaan Bowo, PT Inersia Ampak Engineers (IAE).

Hal itu disampaikan Asty saat bersaksi untuk Direktur Keuangan PT IAE Indung Andriani, terdakwa kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama penyewaan kapal dan pengangkutan antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesis Logistik (PILOG).

"Kami sampaikan pada Pak Bowo bahwa wajib ada kerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pak Bowo dan alangkah lebih baik perusahaan itu milik Pak Bowo. Akhirnya dikasih atas nama PT Inersia dan kami siapkan perjanjiannya, karena saya sampaikan tanpa ada perjanjian tersebut fee itu tidak akan bisa keluar," kata Asty di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Bowo Sidik Selalu Minta Orang Kepercayaannya Catat Penerimaan Fee dari PT HTK

Asty menegaskan, perjanjian itu dilakukan lantaran fee itu tak bisa diberikan secara langsung ke Bowo.

Menurut Asty, uang untuk Bowo disebut sebagai fee komersial. Asty menjelaskan, Bowo menerima fee itu karena mampu membuat kapal perusahaan, MT Griya Borneo bisa dimanfaatkan oleh PT PILOG.

"Karena Pak Bowo membantu memasarkan kapal itu bisa dimanfaatkan kembali dan memang di perusahaan shipping seperti broker, itu sudah wajar dalam bisnis shipping jadi fee komersial itu yang kami akui perjanjiannya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bowo Sidik Akui Perintahkan Direktur Perusahaan Miliknya Urus Penerimaan Fee

Oleh karena itu, kata Asty, PT HTK dan PT IAE membuat nota kesepahaman untuk penerimaan fee ke Bowo. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Direktur PT HTK Taufik Agustono dan Direktur Keuangan PT IAE Indung Andriani.

"Teknisnya kami kirimkan draf lalu kami siapkan aslinya. Kami sirkuler dulu di internal HTK lalu ditandatangani Pak Taufik setelah itu kami kirim ke kantor Bu Indung. Lalu setelah Bu Indung tanda tangan kami ambil. Baru fee dibayarkan," kata dia.

Dalam kasus ini, Indung didakwa menjadi perantara suap Bowo Sidik Pangarso.

Baca juga: Bantu Kampanye, Pengusaha Akui Beri Uang Rp 300 Juta untuk Bowo Sidik Pangarso

Menurut jaksa, Indung menerima uang sebesar 128.733 dollar AS dan Rp 311 juta dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Uang yang diterima Indung, diperuntukkan bagi Bowo Sidik sebagai commitment fee Bowo karena telah membantu PT HTK menjalin kontrak kerja sama penyewaan kapal dan pengangkutan dengan PT PILOG.

Pekerjaan itu untuk kepentingan distribusi amonia.

Indung didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Kompas TV Empat orang saksi dihadirkan oleh jaksa KPK pada sidang lanjutan Bowo Sidik Pangarso. Mereka adalah direktur PT. Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, direktur utama PT. Pilog Ahmadi Hasan, direktur pemasaran PT. Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara dan general manager keuangan PT. HTK Mashud Masdjono.<br /> <br /> Dalam persidangan, general manager keuangan PT. HTK Mashud Masdjono mengakui ada permintaan fee dari Bowo sebesar 1 miliar rupiah. Selain kepada Bowo, ia juga menyatakan adanya penggunaan kode donat oleh marketing manajer PT. HTK Asty Winasty untuk pemberian uang kepada direktur utama PT. Pilog Ahmadi Hasan.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.