Di Balik Ahok dan Candra Hamzah, Ada Apa dengan BUMN Kita?

Kompas.com - 20/11/2019, 08:45 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PRIYOMBODOBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

LANGKAH Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan akhir-akhir ini. Erick mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok, ke kantornya, Rabu (13/11/2019).

Seusai pertemuan, Ahok mengatakan dirinya diajak bergabung di BUMN. Ia pun disebut-sebut bakal masuk ke BUMN yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di sektor energi. Dua perusahaan pelat merah, yakni PT PLN dan Pertamina, digadang-gadang menjadi tujuan Ahok.

Belum jelas posisi yang akan diisi Ahok di BUMN, bisa sebagai direksi ataupun di dewan komisaris. Saat ini nama Ahok tengah menjalani proses seleksi yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Kepastian posisi Ahok akan diumumkan pada Desember.

Rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN strategis langsung mengundang kontroversi. Berbagai pihak mempermasalahkan rencana penunjukan Ahok.

Beragam alasan dikemukakan, mulai dari status Ahok yang mantan narapidana, keanggotaannya di partai politik, hingga tak memiliki latar belakang mengelola korporasi besar.

Penolakan terhadap Ahok, karena dinilai sebagai pembuat gaduh, bahkan muncul dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Namun, tak sedikit pula yang mendukung penempatan Ahok di BUMN. Sosok Ahok yang tegas dan lurus tanpa kompromi dinilai tepat untuk membereskan BUMN.

Mengenai pemilihan nama Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan butuh “pendobrak” untuk bisa memajukan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN sendiri mengisyaratkan nama Ahok muncul dari Istana. Presiden Jokowi pun angkat bicara. Ia mengatakan, mantan wakilnya di Pemprov DKI tersebut telah membuktikan kinerjanya.

Chandra Hamzah

Setelah Ahok, giliran mantan komisioner KPK Chandra Hamzah dipanggil Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019). Chandra juga akan direkrut untuk mengisi posisi di BUMN.

Pada hari yang sama, politisi Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, juga menyambangi kantor Kementerian BUMN.

Namun, Rizal mengaku hanya bertukar pikiran dengan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menampik ada penawaran untuk mengisi posisi di BUMN dalam pertemuan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X