Dua nama yang telah diminta untuk mengisi posisi di BUMN, Ahok dan Chandra Hamzah, sama-sama dikenal sebagai sosok “garis keras” dalam melawan korupsi.
Pada 2014, Chandra sempat diangkat menjadi komisaris utama PT PLN. Pengalamannya di KPK dinilai berguna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di PLN.
Namun, posisi ini hanya diembannya selama setahun.
Direkrutnya kedua sosok tersebut memunculkan pertanyaan, ada apa dengan BUMN?
Figur “garis keras” melawan korupsi kini dijadikan panglima untuk membenahi BUMN, alih-alih sosok yang memiliki pengalaman segudang dalam mengelola korporasi besar dengan kapabilitas mumpuni di bidang industri dan bisnis sektoral.
Kengototan pemerintah ini tampak dari pembelaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan terhadap penunjukan Ahok.
Setidaknya tiga kali Luhut tercatat membela Ahok, termasuk pasang badan saat Ahok diserang oleh FSPPB.
“(Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," ujar Luhut. “Emang dia siapa (FSPPB)?.”