Di Balik Ahok dan Candra Hamzah, Ada Apa dengan BUMN Kita?

Kompas.com - 20/11/2019, 08:45 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PRIYOMBODOBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

LANGKAH Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan akhir-akhir ini. Erick mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok, ke kantornya, Rabu (13/11/2019).

Seusai pertemuan, Ahok mengatakan dirinya diajak bergabung di BUMN. Ia pun disebut-sebut bakal masuk ke BUMN yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di sektor energi. Dua perusahaan pelat merah, yakni PT PLN dan Pertamina, digadang-gadang menjadi tujuan Ahok.

Belum jelas posisi yang akan diisi Ahok di BUMN, bisa sebagai direksi ataupun di dewan komisaris. Saat ini nama Ahok tengah menjalani proses seleksi yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Kepastian posisi Ahok akan diumumkan pada Desember.

Rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN strategis langsung mengundang kontroversi. Berbagai pihak mempermasalahkan rencana penunjukan Ahok.

Beragam alasan dikemukakan, mulai dari status Ahok yang mantan narapidana, keanggotaannya di partai politik, hingga tak memiliki latar belakang mengelola korporasi besar.

Penolakan terhadap Ahok, karena dinilai sebagai pembuat gaduh, bahkan muncul dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Namun, tak sedikit pula yang mendukung penempatan Ahok di BUMN. Sosok Ahok yang tegas dan lurus tanpa kompromi dinilai tepat untuk membereskan BUMN.

Mengenai pemilihan nama Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan butuh “pendobrak” untuk bisa memajukan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN sendiri mengisyaratkan nama Ahok muncul dari Istana. Presiden Jokowi pun angkat bicara. Ia mengatakan, mantan wakilnya di Pemprov DKI tersebut telah membuktikan kinerjanya.

Chandra Hamzah

Setelah Ahok, giliran mantan komisioner KPK Chandra Hamzah dipanggil Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019). Chandra juga akan direkrut untuk mengisi posisi di BUMN.

Pada hari yang sama, politisi Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, juga menyambangi kantor Kementerian BUMN.

Namun, Rizal mengaku hanya bertukar pikiran dengan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menampik ada penawaran untuk mengisi posisi di BUMN dalam pertemuan tersebut.

 

Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah menghadiri undangan pertemuan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah menghadiri undangan pertemuan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dua nama yang telah diminta untuk mengisi posisi di BUMN, Ahok dan Chandra Hamzah, sama-sama dikenal sebagai sosok “garis keras” dalam melawan korupsi.

Pada 2014, Chandra sempat diangkat menjadi komisaris utama PT PLN. Pengalamannya di KPK dinilai berguna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di PLN.

Namun, posisi ini hanya diembannya selama setahun.

Ada apa dengan BUMN?

Direkrutnya kedua sosok tersebut memunculkan pertanyaan, ada apa dengan BUMN?

Figur “garis keras” melawan korupsi kini dijadikan panglima untuk membenahi BUMN, alih-alih sosok yang memiliki pengalaman segudang dalam mengelola korporasi besar dengan kapabilitas mumpuni di bidang industri dan bisnis sektoral.

Kengototan pemerintah ini tampak dari pembelaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan terhadap penunjukan Ahok.

Setidaknya tiga kali Luhut tercatat membela Ahok, termasuk pasang badan saat Ahok diserang oleh FSPPB.

“(Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," ujar Luhut. “Emang dia siapa (FSPPB)?.”

 

Strategi bersih-bersih BUMN ini akan dibahas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (20/11/2019), yang disiarkan secara langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Akankah gebrakan pemerintah tersebut mampu membereskan BUMN?

Langkah pemerintah merekrut Ahok dan Chandra Hamzah setidaknya mencerminkan permasalahan utama yang kini mendera BUMN, khususnya BUMN strategis.

Permasalahan tersebut adalah korupsi, mafia, dan BUMN yang menjadi ladang bancakan.

Korupsi di BUMN menjadi sorotan setelah direksi sejumlah BUMN dijerat KPK. Bukan tidak mungkin praktik korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah ibarat fenomena gunung es yang hanya tampak permukaannya.

Keberadaan mafia yang melumpuhkan BUMN juga bukan isapan jempol. Gurihnya bisnis BUMN menjadi penyebabnya. Ini pula yang membuat BUMN dijadikan lahan bancakan oleh pihak-pihak tertentu.

Praktik-praktik inilah yang selama ini membuat BUMN kita karut-marut dan tidak sehat.

Sederet permasalahan ini mungkin telah mencapai tingkatan parah yang butuh tindakan nekat dan berani untuk menyelesaikannya. Tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh sosok-sosok “gila” seperti Ahok.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X