Di Balik Ahok dan Candra Hamzah, Ada Apa dengan BUMN Kita?

Kompas.com - 20/11/2019, 08:45 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PRIYOMBODOBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

LANGKAH Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan akhir-akhir ini. Erick mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok, ke kantornya, Rabu (13/11/2019).

Seusai pertemuan, Ahok mengatakan dirinya diajak bergabung di BUMN. Ia pun disebut-sebut bakal masuk ke BUMN yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di sektor energi. Dua perusahaan pelat merah, yakni PT PLN dan Pertamina, digadang-gadang menjadi tujuan Ahok.

Belum jelas posisi yang akan diisi Ahok di BUMN, bisa sebagai direksi ataupun di dewan komisaris. Saat ini nama Ahok tengah menjalani proses seleksi yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo. Kepastian posisi Ahok akan diumumkan pada Desember.

Rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN strategis langsung mengundang kontroversi. Berbagai pihak mempermasalahkan rencana penunjukan Ahok.

Beragam alasan dikemukakan, mulai dari status Ahok yang mantan narapidana, keanggotaannya di partai politik, hingga tak memiliki latar belakang mengelola korporasi besar.

Penolakan terhadap Ahok, karena dinilai sebagai pembuat gaduh, bahkan muncul dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Namun, tak sedikit pula yang mendukung penempatan Ahok di BUMN. Sosok Ahok yang tegas dan lurus tanpa kompromi dinilai tepat untuk membereskan BUMN.

Mengenai pemilihan nama Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan butuh “pendobrak” untuk bisa memajukan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMN sendiri mengisyaratkan nama Ahok muncul dari Istana. Presiden Jokowi pun angkat bicara. Ia mengatakan, mantan wakilnya di Pemprov DKI tersebut telah membuktikan kinerjanya.

Chandra Hamzah

Setelah Ahok, giliran mantan komisioner KPK Chandra Hamzah dipanggil Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019). Chandra juga akan direkrut untuk mengisi posisi di BUMN.

Pada hari yang sama, politisi Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, juga menyambangi kantor Kementerian BUMN.

Namun, Rizal mengaku hanya bertukar pikiran dengan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menampik ada penawaran untuk mengisi posisi di BUMN dalam pertemuan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X