Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhannas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Kompas.com - 18/11/2019, 15:41 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo menekankan bahwa isu radikalisme saat ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasalnya, kata Agus, radikalisasi di tengah masyarakat memang benar-benar terjadi dan ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Hal itu diungkapkan Agus untuk menanggapi pernyataan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

"Kita bertanya apakah kita sudah melihat dampak-dampak dari radikalisasi di lapangan secara konkret? Itu sangat membahayakan dan sangat terlihat ada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila," ujar Agus.

Awalnya Fadli Zon mengkritik adanya pernyataan pemerintah yang ia anggap kontradiktif.

Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi, khususnya dari luar negeri, untuk meningkatkan sektor ekonomi.

Namun di sisi lain, Pemerintah juga melontarkan isu radikalisme yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Baca juga: Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Menurut Fadli, isu radikalisme yang tengah berembus justru membuat para investor takut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Terkait hal itu, Agus mengatakan, isu radikalisme dan investasi tidak bisa dilihat secara hitam dan putih.

Artinya, kedua isu tersebut sama-sama penting untuk diperhatikan oleh penerintah.

Ia tak sepakat dengan anggapan bahwa upaya untuk meredam radikalisme justru akan menimbulkan rasa takut bagi para investor.

Baca juga: Pancasila Relevan Jadi Pijakan Selesaikan Konflik Kekinian

"Jadi antara radikalisme, radikalisasi, dan investasi itu jangan kita anggap sebagai hitam putih. Dua-duanya penting untuk kita treat (perhatikan)," kata Agus.

"Memang untuk hal ini tidak untuk melihatnya dalam hitam putih. Radikalisasi saja, atau investasi saja. Kalau radikalisasi itu kemudian mengecilkan investasi, tapi kita lihat secara kontekstual dan secara integratif," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com