Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhannas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Kompas.com - 18/11/2019, 15:41 WIB
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoGubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo menekankan bahwa isu radikalisme saat ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasalnya, kata Agus, radikalisasi di tengah masyarakat memang benar-benar terjadi dan ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Hal itu diungkapkan Agus untuk menanggapi pernyataan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

"Kita bertanya apakah kita sudah melihat dampak-dampak dari radikalisasi di lapangan secara konkret? Itu sangat membahayakan dan sangat terlihat ada usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila," ujar Agus.

Awalnya Fadli Zon mengkritik adanya pernyataan pemerintah yang ia anggap kontradiktif.

Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi, khususnya dari luar negeri, untuk meningkatkan sektor ekonomi.

Namun di sisi lain, Pemerintah juga melontarkan isu radikalisme yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Baca juga: Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Menurut Fadli, isu radikalisme yang tengah berembus justru membuat para investor takut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Terkait hal itu, Agus mengatakan, isu radikalisme dan investasi tidak bisa dilihat secara hitam dan putih.

Artinya, kedua isu tersebut sama-sama penting untuk diperhatikan oleh penerintah.

Ia tak sepakat dengan anggapan bahwa upaya untuk meredam radikalisme justru akan menimbulkan rasa takut bagi para investor.

Baca juga: Pancasila Relevan Jadi Pijakan Selesaikan Konflik Kekinian

"Jadi antara radikalisme, radikalisasi, dan investasi itu jangan kita anggap sebagai hitam putih. Dua-duanya penting untuk kita treat (perhatikan)," kata Agus.

"Memang untuk hal ini tidak untuk melihatnya dalam hitam putih. Radikalisasi saja, atau investasi saja. Kalau radikalisasi itu kemudian mengecilkan investasi, tapi kita lihat secara kontekstual dan secara integratif," ucapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga DIperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga DIperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X