Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon sepakat terhadap konsep pertahanan rakyat semesta yang diutarakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Fadli, pertahanan negara seharusnya tidak hanya bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetapi juga pada rakyat yang terlatih melalui program bela negara.

"Pertahanan kita memang harus bertumpu kepada rakyat yang terlatih dalam program bela negara, bukan sekadar komponen tentara yang selama ini sudah terlatih tetapi rakyat yang juga terlatih. Saya kira itu yang diharapkan bisa mempertahankan bangsa dan negara dalam situasi yang darurat dan genting," ujar Fadli saat ditemui di sela rapat kerja.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Fadli mengatakan, konsep pertahanan rakyat semesta yang dikemukakan Prabowo sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang disahkan pada akhir September lalu.

UU PSDN mengatur tentang program bela negara bagi masyarakat.

Pasal 4 Ayat (1) UU PSDN menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Kemudian, Pasal 4 Ayat (2) mengatur keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

"Jadi dengan itu kita harapkan pertahanan rakyat semesta menjadi sebuah doktrin yang riil, bukan hanya doktrin di atas kertas," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli Zon membantah anggapan program bela negara sama dengan wajib militer, seperti yang diterapkan di Korea Utara, Korea Selatan dan Singapura.

Ia mengatakan, dalam implementasinya, program bela negara tidak bersifat wajib. Namun, suatu kelompok masyarakat dapat secara sukarela mengikuti pelatihan dan pendidikan bela negara.

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

Di sisi lain, kata Fadli, belum terdapat pos anggaran yang ditujukan untuk menggelar program wajib militer.

"Harus dilihat juga anggaran, anggaran untuk melakukan wajib militer kan cukup besar dan saya kira belum terefleksi dari postur anggaran kemarin kalau untuk jumlah yang sangat besar," ucap Fadli.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada pertahanan rakyat semesta.

Menurut Prabowo, konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut oleh Bangsa Indonesia selama ini.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, jika suatu saat Indonesia terlibat perang, seluruh rakyat harus ikut terlibat.