Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kekritisan dan kebebasan akademik perguruan tinggi tak boleh melewati batas ideologi Pancasila.

Kendati demikian, kata dia, dalam hal persoalan politik, sejak dahulu tak ada perguruan tinggi yang vakum dari persoalan politik.

Termasuk bagaimana mengkritisi persoalan politik yang sedang terjadi di negara oleh perguruan tinggi.

"Soal politik tidak ada perguruan tinggi yang vakum dari politik sejak zaman dulu, tapi Pancasila itu sudah final. Boleh kritis dan bebas secara akademik, tapi soal itu (ideologi) tidak bisa (bebas)," kata Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Dia mengatakan, ideologi negara tidak bisa dilewati batasnya karena setiap negara juga memiliki peraturan seperti itu.

Oleh karena itu, dia berharap agar tidak ada unsur kampus yang melewati batas ideologi Pancasila dengan mengatasnamakan kebebasan akademik dalam menyampaikan pendapatnya.

"Jangan kemudian atas nama kebebasan akademik lantas melampaui batas-batas itu. Amerika pun kebebasan akademiknya tidak bisa melampaui itu (ideologi negara)," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Menurut Muhadjir, seluruh negara pasti akan memberi batas dalam hal kebebasan akademik terhadap ideologi.

Pasalnya, ideologi bersifat pilihan dan bukanlah sesuatu yang bebas.

"Kita telah memilih bahwa berdasarkan pengalaman sejarah, dengan argumen-argumen yang rasional, Pancasila itulah ideologi yang paling tepat bagi bangsa ini," kata dia.