Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

Kompas.com - 14/11/2019, 18:55 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental 2019, Kamis (14/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko PMK Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental 2019, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kekritisan dan kebebasan akademik perguruan tinggi tak boleh melewati batas ideologi Pancasila.

Kendati demikian, kata dia, dalam hal persoalan politik, sejak dahulu tak ada perguruan tinggi yang vakum dari persoalan politik.

Termasuk bagaimana mengkritisi persoalan politik yang sedang terjadi di negara oleh perguruan tinggi.

"Soal politik tidak ada perguruan tinggi yang vakum dari politik sejak zaman dulu, tapi Pancasila itu sudah final. Boleh kritis dan bebas secara akademik, tapi soal itu (ideologi) tidak bisa (bebas)," kata Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Dia mengatakan, ideologi negara tidak bisa dilewati batasnya karena setiap negara juga memiliki peraturan seperti itu.

Oleh karena itu, dia berharap agar tidak ada unsur kampus yang melewati batas ideologi Pancasila dengan mengatasnamakan kebebasan akademik dalam menyampaikan pendapatnya.

"Jangan kemudian atas nama kebebasan akademik lantas melampaui batas-batas itu. Amerika pun kebebasan akademiknya tidak bisa melampaui itu (ideologi negara)," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Menurut Muhadjir, seluruh negara pasti akan memberi batas dalam hal kebebasan akademik terhadap ideologi.

Pasalnya, ideologi bersifat pilihan dan bukanlah sesuatu yang bebas.

"Kita telah memilih bahwa berdasarkan pengalaman sejarah, dengan argumen-argumen yang rasional, Pancasila itulah ideologi yang paling tepat bagi bangsa ini," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X