Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Relevan Jadi Pijakan Selesaikan Konflik Kekinian

Kompas.com - 16/11/2019, 08:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latief menilai bahwa Pancasila masih relevan menjadi pijakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial saat ini. 

 

"Sebenarnya Pancasila sudah memberi bekal bagaimana menyelesaikan konflik-konflik sosial di dalam konteks masyarakat Indonesia kekinian. (Sebab), kalau kita lihat dalam Pancasila itu perihal demokrasi dan pemerintahan kan ada di sila keempat," ujar Yudi dalam seminar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Sila keempat itu, kata dia, langsung diapit oleh sila ketiga perihal persatuan Indonesia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi masyarakat.

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Boleh Kritis dan Bebas Asal Tak Lewati Batas Ideologi Pancasila

Penempatan sila-sila yang spesifik ini, menurut Yudi menjadi komposisi yang tepat sebagai pedoman bangsa Indonesia mengatasi persoalan intoleransi.

"Ini jenius sekali (penempatan sila-sila itu). Jadi dalam menghadapi intoleransi, hendaknya menjadikan konektivitas antar-keberagaman itu harus diperluas. Jaringan-jaringan keragaman itu harus diperluas (mengacu sila ketiga Pancasila)," kata Yudi.

Dia lantas memberikan contoh sekaligus mengkritik sikap masyarakat yang masih memberikan stereotip tertentu kepada masyarakat daerah.

"Misalnya bagi warga Papua yang mungkin 99 persen orang seumur hidup tinggal di Papua. Begitu keluar Tanah Papua, misal jadi mahasiswa di Yogyakarta, dia hanya hidup di asrama Papua," ujar Yudi.

Menurut dia, kondisi semacam itu bukan salah dari rekan-rekan asal Papua. Dia justru menyoroti sikap masyarakat sekitar yang masih memberikan stigma tertentu kepada mahasiswa asal Papua.

Dia menyarankan masyarakat sebaiknya merangkul dan memperluas ruang perjumpaan dengan rekan-rekan dari daerah.

"Sehingga stigma-stigma yang ada (soal masyarakat daerah) itu bisa lebur. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan, rata-rata orang yang radikal itu berada di lingkungan pergaulan tertutup. Begitu dia diperkenalkan kepada yang berbeda, mengalami intoleransi," kata Yudi.

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

"Maka yang pertama kita perlu perkuat adalah jaringan persatuan," ucap dia lagi.

Namun, Yudi mengingatkan bahwa persatuan bangsa yang kuat tidak cukup.

Langkah kedua yang juga penting menurut Yudi yakni menciptakan keadilan sosial seperti sila kelima Pancasila. 

"Sebab kita juga perlu perbaiki keadilan sosial. Sekuat apa pun persatuan nasional kita, kalau keadilan sosial belum merata dan kesenjangan sosial masih ada maka intoleransi akan menguat," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com