Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Kompas.com - 18/11/2019, 15:08 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran. Dok. KemendagriMendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Surat edaran itu menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk menata desa secara menyeluruh.

Hal ini menyusul hasil investigasi Kemendagri terhadap sejumlah desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang disebut-sebut sebagai desa fiktif.

"Kami saat ini sudah menyiapkan surat edaran Mendagri kepada seluruh bupati yang memang menangani desa. Kita akan cek kembali terkait dengan desa-desa yang ada di daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Dalam surat edaran tersebut, Mendagri bakal meminta kepala daerah menginventarisasi permasalahan yang ada di desa mereka.

Namun, khusus kepada Bupati Konawe, Kemendagri telah meminta adanya evaluasi peraturan daerah (perda) mengenai pembentukan dan pendefinitifan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Perda yang menjadi landasan hukum pembentukan desa-desa di Konawe itu dinilai cacat hukum lantaran dibentuk tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.

"Saya minta kepada Bupati Konawe, kebetulan beliau hadir di sini bersama Pak Gubernur, dan saya juya sudah minta izin Mendagri bahwa perda tersebut harus dilakukan evaluasi," kata Nata.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan meminta adanya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pusat, provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan, yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baca juga: Usai Investigasi Desa Fiktif, Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Kemendagri, lanjut Nata, akan melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa secara khusus dan terus-menerus.

Selain itu, Kemendagri akan mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait yang berhubungan dengan pembinaan desa.

"Jadi tidak mungkin satu kementerian berjalan sendiri tanpa berkoordinasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita tetap menjaga supaya dana desa itu betul-betul bermanfaat buat masyarakat di desa itu sendiri," ujar Nata.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X