Kompas.com - 18/11/2019, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah menyiapkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Surat edaran itu menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk menata desa secara menyeluruh.

Hal ini menyusul hasil investigasi Kemendagri terhadap sejumlah desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang disebut-sebut sebagai desa fiktif.

"Kami saat ini sudah menyiapkan surat edaran Mendagri kepada seluruh bupati yang memang menangani desa. Kita akan cek kembali terkait dengan desa-desa yang ada di daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Dalam surat edaran tersebut, Mendagri bakal meminta kepala daerah menginventarisasi permasalahan yang ada di desa mereka.

Namun, khusus kepada Bupati Konawe, Kemendagri telah meminta adanya evaluasi peraturan daerah (perda) mengenai pembentukan dan pendefinitifan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Perda yang menjadi landasan hukum pembentukan desa-desa di Konawe itu dinilai cacat hukum lantaran dibentuk tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.

"Saya minta kepada Bupati Konawe, kebetulan beliau hadir di sini bersama Pak Gubernur, dan saya juya sudah minta izin Mendagri bahwa perda tersebut harus dilakukan evaluasi," kata Nata.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan meminta adanya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pusat, provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan, yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baca juga: Usai Investigasi Desa Fiktif, Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Kemendagri, lanjut Nata, akan melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa secara khusus dan terus-menerus.

Selain itu, Kemendagri akan mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait yang berhubungan dengan pembinaan desa.

"Jadi tidak mungkin satu kementerian berjalan sendiri tanpa berkoordinasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita tetap menjaga supaya dana desa itu betul-betul bermanfaat buat masyarakat di desa itu sendiri," ujar Nata.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Nasional
Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Nasional
Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Nasional
Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Nasional
Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Nasional
Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Nasional
Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Nasional
Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Bharada E Tulis Sendiri Kronologi Penembakan Brigadir J

Bharada E Tulis Sendiri Kronologi Penembakan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.