Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Kompas.com - 18/11/2019, 14:40 WIB
Konferensi pers dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019) Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, meminta Bupati Konawe mengevaluasi peraturan daerah (perda) mengenai pembentukan dan pendefinitifan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan.

Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Evaluasi ini dinilai penting menyusul hasil investigasi Kemendagri mengenai sejumlah desa di Konawe yang disebut fiktif.

"Saya minta kepada Bupati Konawe, kebetulan beliau hadir di sini bersama Pak Gubernur, dan saya juya sudah minta izin mendagri bahwa perda tersebut harus dilakukan evaluasi," kata Nata di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Hasil investigasi Kemendagri tak ditemukan desa fiktif. Itu setelah tim menginvestigasi 56 desa yang diduga fiktif. 

Keseluruhan desa ada keberadaannya, tetapi pembentukannya cacat hukum.

Pasalnya, landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan desa, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2011, dibentuk tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.

"Serta didapatkan data dan informasi bahwa dari register perda di sekretariat DPRD Kabupaten Konawe, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tersebut adalah perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2010," ujar Nata.

"Oleh karenanya, 56 desa yang tercantum dalam perda tersebut secara yuridis dikatakan cacat hukum," lanjutnya.

Dari 56 desa yang diselidiki, didapati fakta bahwa 34 desa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa.

Baca juga: Silang Pendapat Internal Pemerintah soal Desa Fiktif...

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X