Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Kompas.com - 17/11/2019, 16:14 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkapkan, dalam waktu dekat, gabungan dari sejumlah tokoh dan organisasi bakal mengajukan gugatan Undang-Undang KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bivitri dan kawan-kawan rencananya mengajukan gugatan uji formil dan materiil.

"Minggu depan sih kemungkinan akan disampaikan akan di-update ke MK, tetapi belum tahu hari pastinya kapan," kata Bivitri seusai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Bivitri menerangkan, uji formil berkaitan dengan tata cara pembentukan revisi undang-undang, sedangkan uji materiil berkaitan dengan pasal-pasal yang direvisi.

Baca juga: Pegiat Antikorupsi Akan Layangkan JR UU KPK ke MK, Ini Bedanya dengan Gugatan Mahasiswa

Hal-hal yang akan menjadi materi gugatan, misalnya, mengenai dewan pengawas, perubahan status kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah, dan masih banyak lagi.

Meski akan mengajukan gugatan, Bivitri tetap mendorong presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU KPK hasil revisi.

Menurut dia, perppu akan lebih efektif ketimbang gugatan ke MK, baik dari segi waktu maupun kepastian.

"Kalau nunggu judicial review kan sangat tergantung dari pandangan hakim. Kalau perppu kan keluar langsung berlaku walaupun nanti dibahas lagi oleh DPR, tapi paling tidak kiamatnya ditunda sedikitlah. Tapi kalo judicial review ya tergantung hakim dan waktunya juga belum tahu kapan," ujarnya.

Bivitri menekankan, presiden bisa saja mengeluarkan perppu walaupun proses uji materiil dan formiil atas UU KPK masih berlangsung di MK.

Baca juga: Sambangi KPK, Sejumlah Tokoh Beri Dukungan Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku

Menurut dia, alasan Presiden Joko Widodo yang enggan mengeluarkan perppu karena masih ada proses gugatan UU KPK di MK terlalu mengada-ada.

"Alasannya Pak Jokowi menurut saya sih terlalu mengada-ada karena enggak ada hubungannya antara perppu dan judicial review. Perppu bisa dikeluarkan kapan saja," kata dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Nasional
Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X