Sambangi KPK, Sejumlah Tokoh Beri Dukungan Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku

Kompas.com - 15/11/2019, 13:22 WIB
Akademisi yang juga eks anggota Pansel KPK Betti Alisjahbana usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/11/2019)  KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAkademisi yang juga eks anggota Pansel KPK Betti Alisjahbana usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/11/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh antikorupsi menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/11/2019).

Eks anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2015-2019, Betti Alisjahbana, menyampaikan, mereka bertemu pimpinan KPK guna memberi dukungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kami tadi memberikan dukungan moral kepada pimpinan KPK dan seluruh jajarannya agar tetap fokus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Betti kepada wartawan selepas pertemuan.

Baca juga: Jumat Ini, KPK Panggil Sekjen DPR sebagai Saksi Kasus Suap Impor Bawang Putih


Betti menuturkan, para tokoh juga tetap mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas UU KPK hasil revisi yang diyakini akan melemahkan KPK.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyampaikan, opsi mengajukan judicial review juga perlu disiapkan karena ia menilai kemungkinan Jokowi menerbitkan perppu sudah tipis.

Ia menyatakan, setiap upaya mesti dilakukan karena berlakunya UU KPK yang baru bisa menjadikan KPK sebagai lembaga yang hanya berwenang dalam hal pencegahan korupsi.

"Enggak cukup KPK hanya pencegahan. karena sejarah pembentukannya, dia adalah respons dari lemahnya penegakan hukum, penindakan, itu yang harus dicatat," kata Fickar.

Baca juga: Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Adapun tokoh-tokoh yang hadir antara lain Betti, Fickar, eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Direktur Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas Feri Amsari, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X