Pegiat Antikorupsi Akan Layangkan JR UU KPK ke MK, Ini Bedanya dengan Gugatan Mahasiswa

Kompas.com - 15/11/2019, 15:09 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat antikorupsi berencana mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi.

Pakah Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat, gugatan ini mempunyai peluang lebih besar untuk menang ketimbang gugatan serupa yang sebelumnya dilayangkan oleh kelompok mahasiswa.

"Yang membedakan ya itu, karena kita belum mengajukan jadi kita enggak kena proses seperti yang dialami oleh yang maju duluan itu yang belum ada nomornya," kata Bivitri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: KPK Belum Lakukan OTT Pasca-UU Baru Berlaku, Ini Kata Saut Situmorang


Ia menyebut gugatan para mahasiswa atas UU KPK hasil revisi disebut terlalu terburu-buru karena ketika itu UU tersebut belum berlaku dan belum diberi nomor undang-undang.

Bivitri menilai, hal itu menimbulkan keraguan di benak hakim MK untuk memenangkan gugatan yang dilayangkan para mahasiswa.

"Kami melihat gelagat Mahkamah Konstitusi belakangan ini cukup khawatir bahwa kondisi terburu-buru itu akan memberikan alasan yang cukup untuk Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima atau menolak," ujar Bivitri.

Namun demikian, Bivitri mengaku belum tahu kapan gugatan tersebut resmi diajukan ke MK.

Ia juga enggan mengungkap siapa-siapa saja yang akan bertindak sebagai pemohonndalam gugatan itu.

Baca juga: Standar Ganda Jokowi Sikapi RKUHP dan RUU KPK...

Bivitri juga belum bisa memastikan gugatan yang diajukan untuk mencabut sebagian pasal atau UU secara keseluruhan.

 

Namun, ia menyebut peluang untuk mencabut pasal per pasal lebih besar ketimbang mencabut UU keseluruhan.

"Kalau mau dibatalkan semuanya itu, dasarnya harus uji formil. Uji formil itu selama ini belum pernah ada yang mau dipenuhi MK, kalau uji materilnya tidak kuat," ujar Bivitri.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X