Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/11/2019, 20:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara, Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, mengatakan pihaknya sedang memetakan daerah rawan gangguan keamanan pada Pilkada 2020.

Menurut Gatot, pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi potensi terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, khususnya terkait isu primordialisme dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Kita saat ini sedang memetakan khusus untuk menghadapi pilkada 2020 ada 270 daerah penyelenggara pilkada. Nah nanti satgas ini bersama-sama tim dari Mabes Polri dan Polda akan me-mapping daerah mana saja, kemudian kita akan ambil langkah-langkah, " ujar Gatot di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lamongan Bentuk Desa Pengawasan

Adapun langkah-langkah yang akan diambil disesuaikan dengan kerawanan apa yang dihadapi di daerah itu.

"Satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan sama nanti penanganannya," lanjut Gatot.

Gatot menuturkan, saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan daerah yang dianggap rawan gangguan keamanan.

Rencananya, pengumuman daerah-daerah rawan disampaikan pada Januari 2020.

"Nanti mungkin Januari kita sudah tahu mana yang rawan, apakah itu rawan terkait dengan agama, suku atau politik identitas lainnya. Ini yang akan kita tangani nanti," tegas Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk menangani potensi rawan gangguan keamanan.

Pertama dengan menggunakan media. "Kami melakukan tindakan kontra naratif, yang mana ketika muncul narasi-narasi negatif kita harus memberikan informasi kontra tetapi yang positif. Narasi -narasi yang positif," kata Gatot.

Kedua, Satgas Nusantara juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain sebagainya untuk memberikan pencerahan untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Pilkada 2020, Sandiaga Uno Siap Jadi Jurkam di 3 Kabupaten DIY

Ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah.

Tujuannya, supaya masyarakat juga tidak selalu terjejali dengan isu politik.

"Masyarakat bisa beraktivitas dengan kegiatan yang ada dan juga bisa meregangkan dari pikiran politik sehingga suhu politik tidak semakin memanas. Karena kan suhu politik itu nanti akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," tutur Gatot.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com