Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Kompas.com - 15/11/2019, 20:29 WIB
Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi sekaligus Ketua Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAStaf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi sekaligus Ketua Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara, Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, mengatakan pihaknya sedang memetakan daerah rawan gangguan keamanan pada Pilkada 2020.

Menurut Gatot, pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi potensi terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, khususnya terkait isu primordialisme dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Kita saat ini sedang memetakan khusus untuk menghadapi pilkada 2020 ada 270 daerah penyelenggara pilkada. Nah nanti satgas ini bersama-sama tim dari Mabes Polri dan Polda akan me-mapping daerah mana saja, kemudian kita akan ambil langkah-langkah, " ujar Gatot di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lamongan Bentuk Desa Pengawasan

Adapun langkah-langkah yang akan diambil disesuaikan dengan kerawanan apa yang dihadapi di daerah itu.

"Satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan sama nanti penanganannya," lanjut Gatot.

Gatot menuturkan, saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan daerah yang dianggap rawan gangguan keamanan.

Rencananya, pengumuman daerah-daerah rawan disampaikan pada Januari 2020.

"Nanti mungkin Januari kita sudah tahu mana yang rawan, apakah itu rawan terkait dengan agama, suku atau politik identitas lainnya. Ini yang akan kita tangani nanti," tegas Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk menangani potensi rawan gangguan keamanan.

Pertama dengan menggunakan media. "Kami melakukan tindakan kontra naratif, yang mana ketika muncul narasi-narasi negatif kita harus memberikan informasi kontra tetapi yang positif. Narasi -narasi yang positif," kata Gatot.

Kedua, Satgas Nusantara juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain sebagainya untuk memberikan pencerahan untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Pilkada 2020, Sandiaga Uno Siap Jadi Jurkam di 3 Kabupaten DIY

Ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah.

Tujuannya, supaya masyarakat juga tidak selalu terjejali dengan isu politik.

"Masyarakat bisa beraktivitas dengan kegiatan yang ada dan juga bisa meregangkan dari pikiran politik sehingga suhu politik tidak semakin memanas. Karena kan suhu politik itu nanti akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," tutur Gatot.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X