Kompas.com - 15/11/2019, 20:29 WIB
Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi sekaligus Ketua Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAStaf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi sekaligus Ketua Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara, Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, mengatakan pihaknya sedang memetakan daerah rawan gangguan keamanan pada Pilkada 2020.

Menurut Gatot, pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi potensi terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, khususnya terkait isu primordialisme dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Kita saat ini sedang memetakan khusus untuk menghadapi pilkada 2020 ada 270 daerah penyelenggara pilkada. Nah nanti satgas ini bersama-sama tim dari Mabes Polri dan Polda akan me-mapping daerah mana saja, kemudian kita akan ambil langkah-langkah, " ujar Gatot di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lamongan Bentuk Desa Pengawasan

Adapun langkah-langkah yang akan diambil disesuaikan dengan kerawanan apa yang dihadapi di daerah itu.

"Satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan sama nanti penanganannya," lanjut Gatot.

Gatot menuturkan, saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan daerah yang dianggap rawan gangguan keamanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencananya, pengumuman daerah-daerah rawan disampaikan pada Januari 2020.

"Nanti mungkin Januari kita sudah tahu mana yang rawan, apakah itu rawan terkait dengan agama, suku atau politik identitas lainnya. Ini yang akan kita tangani nanti," tegas Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk menangani potensi rawan gangguan keamanan.

Pertama dengan menggunakan media. "Kami melakukan tindakan kontra naratif, yang mana ketika muncul narasi-narasi negatif kita harus memberikan informasi kontra tetapi yang positif. Narasi -narasi yang positif," kata Gatot.

Kedua, Satgas Nusantara juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain sebagainya untuk memberikan pencerahan untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Pilkada 2020, Sandiaga Uno Siap Jadi Jurkam di 3 Kabupaten DIY

Ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah.

Tujuannya, supaya masyarakat juga tidak selalu terjejali dengan isu politik.

"Masyarakat bisa beraktivitas dengan kegiatan yang ada dan juga bisa meregangkan dari pikiran politik sehingga suhu politik tidak semakin memanas. Karena kan suhu politik itu nanti akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," tutur Gatot.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.