Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020, Bawaslu Pertanyakan Perekaman Data E-KTP di Papua yang Belum Rampung

Kompas.com - 07/11/2019, 16:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempertanyakan perkembangan perekaman data KTP elektronik (e-KTP) di Papua dan Papua Barat

"Soal rekam data KTP elektronik di Papua yang sampai saat ini belum selesai perekamannya dan juga untuk Papua Barat, itu yang perlu ditanyakan perkembangannya," ujar Bagja ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

 

Menurut dia, ini berkaitan dengan syarat penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2020 di kedua provinsi. 

Baca juga: Polisi Ungkap Dugaan Pemalsuan e-KTP dan KK, Libatkan Tenaga Kontrak Dispendukcapil

Ia menyebut, data perekaman e-KTP di Indonesia sudah mencapai di atas 90 persen secara nasional.

Hanya saja, untuk Papua dan Papua Barat perekaman e-KTP belum selesai.

"Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) sebelumnya kan sudah bilang jika rekam data sudah 99 persen (secara nasio). Akan tetapi, yang perlu ditanyakan kan untuk Papua sudah berapa persen sekarang? Apakah sudah 50, 60 persen atau jangan-jangan sudah 90 persen?" kata Bagja.

Dia mengingatkan, walau ada sejumlah daerah yang menggunakan sistem noken untuk menggunakan hak pilih, ada juga daerah yang memakai sistem mencoblos kertas suara.

Dengan begitu, e-KTP sebagai identitas kependudukan diperlukan untuk menggunakan hak pilih.

Bagja pun mengungkapkan bahwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini belum dibahas lagi perihal penuntasan rekam data e-KTP untuk Pilkada 2020.

Karena itu, Bawaslu meminta Kemendagri dan KPU berkoordinasi menuntaskan persoalan ini. Bawaslu pun, kata Bagja, akan berkoordinasi dengan kedua belah pihak.

"Ya dengan Dukcapil Kemendagri. Dengan KPU juga. Kalau tak pakai KTP-el kan nanti lewat semua itu (pemilih tak terkondisikan). Memang harus menjadi perhatian kan soal hal-hal seperti itu," ucap Bagja.

Berdasarkan data dari KPU, ada puluhan kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan menggelar pilkada pada tahun depan.

Beberapa daerah di antaranya yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire.

Kemudian, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Memberamo Raya untuk Provinsi Papua.

Untuk Provinsi Papua Barat, beberapa di antaranya yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten manokwari Selatan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com