Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Kompas.com - 15/11/2019, 20:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, radikalisme harus ditangani sejak dini.

Karenanya, menangani terorisme tak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga, tetapi oleh banyak pihak dan secara komprehensif.

"Penanganannya dilakukan secara komprehensif dari hulu sampe ke hilir," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf mengatakan, diperlukan peran Kementerian Pendidikan untuk menyusun kurikulum pendidikan yang bisa mencegah penyebaran radikalisme.


Baca juga: Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Bahkan sejak di pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selain itu juga diperlukan peran Kementerian Agama untuk membina para pemuka agama agar tak menggemakan narasi-narasi radikalisme, melainkan narasi yang penuh dengan moderasi dan toleransi beragama.

Ma'ruf mengatakan, semestinya pemuka agama menggemakan narasi yang penuh kedamaian dan persatuan lantaran saat ini Indonesia tak dalam situasi perang.

Baca juga: Hadapi Radikalisme seperti Bom Medan, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Ia melanjutkan, dalam situasi damai, semestinya narasi yang dibangun oleh pemuka agama ialah yang mengajak pada persatuan.

"Jadi narasi-narasi ini narasi kerukunan yang kita bangun. Jadi kelompok mana saja, jangan narasi konflik. Itu yang menimbulkan terjadinya rasa permusuhan. Ini yang barangkali perlu kita ubah kepada semua pihak," ujar Ma'ruf.

"Ini kita wilayah damai, kita wilayah aman, darussalam, negeri aman dan damai. Oleh karena itu jangan membawa narasi-narasi konflik ke Indonesia. Itu barang kali yang penting saya kira," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X