Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Kompas.com - 15/11/2019, 20:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, radikalisme harus ditangani sejak dini.

Karenanya, menangani terorisme tak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga, tetapi oleh banyak pihak dan secara komprehensif.

"Penanganannya dilakukan secara komprehensif dari hulu sampe ke hilir," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf mengatakan, diperlukan peran Kementerian Pendidikan untuk menyusun kurikulum pendidikan yang bisa mencegah penyebaran radikalisme.

Baca juga: Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Bahkan sejak di pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selain itu juga diperlukan peran Kementerian Agama untuk membina para pemuka agama agar tak menggemakan narasi-narasi radikalisme, melainkan narasi yang penuh dengan moderasi dan toleransi beragama.

Ma'ruf mengatakan, semestinya pemuka agama menggemakan narasi yang penuh kedamaian dan persatuan lantaran saat ini Indonesia tak dalam situasi perang.

Baca juga: Hadapi Radikalisme seperti Bom Medan, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Ia melanjutkan, dalam situasi damai, semestinya narasi yang dibangun oleh pemuka agama ialah yang mengajak pada persatuan.

"Jadi narasi-narasi ini narasi kerukunan yang kita bangun. Jadi kelompok mana saja, jangan narasi konflik. Itu yang menimbulkan terjadinya rasa permusuhan. Ini yang barangkali perlu kita ubah kepada semua pihak," ujar Ma'ruf.

"Ini kita wilayah damai, kita wilayah aman, darussalam, negeri aman dan damai. Oleh karena itu jangan membawa narasi-narasi konflik ke Indonesia. Itu barang kali yang penting saya kira," lanjut mantan Rais Aam PBNU itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X