Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Kompas.com - 13/11/2019, 10:20 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melempar wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito melempar wacana evaluasi Pilkada langsung usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Tito mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Baca juga: Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," lanjut dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Baca juga: Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tunai Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tunai Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Nasional
Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Bisa Belajar kepada Siapa Saja, di Mana Saja

Jokowi: Mahasiswa Bisa Belajar kepada Siapa Saja, di Mana Saja

Nasional
Wamenag Minta Penyuluh Agama Tingkatkan Edukasi tentang Pentingnya Pencegahan Penularan Covid-19

Wamenag Minta Penyuluh Agama Tingkatkan Edukasi tentang Pentingnya Pencegahan Penularan Covid-19

Nasional
Periksa Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, KPK Dalami Pembahasan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, KPK Dalami Pembahasan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen

Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen

Nasional
Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Nasional
'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

"Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

Nasional
Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Nasional
KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X