Wacana yang dilempar Tito itu langsung mendapat respon dari berbagai pihak.
PDI-P sebagai parpol utama pendukung Jokowi menyambut positif gagasan Tito itu.
Ia menyebut, sistem pilkada langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.
"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).
Baca juga: Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Puan: Jangan Jadi Kemunduran
Ia menambahkan, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.
Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.
Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.
Di sisi lain, usulan Tito itu direspon negatif oleh sejumlah LSM.
Banyak yang khawatir evaluasi ini akan mengembalikan lagi pilkada lewat DPRD, tak lagi langsung dipilih oleh rakyat.
Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, KPU Serahkan ke Pemerintah dan DPR
Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, usulan mengevaluasi Pilkada langsung itu akan menjadi langkah mundur jika pilkada kembali lewat DPRD seperti saat era orba.
Ikut
