Novel Dilaporkan Rekayasa Penyerangan, Haris Azhar: Upaya Pengaburan Kasus Sesungguhnya

Kompas.com - 09/11/2019, 17:05 WIB
Aktivis HAM Haris Azhar usai menghadiri Gathering Nasional Tutuntangan 2019 di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAAktivis HAM Haris Azhar usai menghadiri Gathering Nasional Tutuntangan 2019 di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis HAM Haris Azhar menilai gugatan dan pelaporan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai upaya mengaburkan kasus penyiraman air keras.

Haris mengatakan adanya gugatan dan laporan tersebut sebagai imbas ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan kasus Novel.

"Ibarat masuk angin, ketika kasus Novel tidak dituntaskan, tidak ditangani dengan baik akhirnya situasi ini diisi oleh orang-orang yang menurut saya mengaburkan persoalan yang sebenarnya," ujar Haris di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Ia mengatakan, posisi Novel saat ini adalah korban kekerasan dan kejahatan.

Baca juga: OC Kaligis akan Dikawal Ketat Saat Sidang Gugatan Kasus Lama Novel Baswedan

Alih-alih kasus tersebut selesai, justru Novel mendapat serangan fitnah karena dianggap telah merekayasa penyiraman air keras.

Di sisi lain, Haris menilai ada sisi positifnya dengan peristiwa pelaporan terhadap Novel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, pelaporan itu tidak berarti bagi masyarakat. Karena, mayoritas publik memiliki rasa empati terhadap Novel.

"Dengan munculnya orang seperti ini, semakin menunjukan bahwa pepesan kosong di sekitar istana, penegak hukum dan Polri semakin terasa dan sangat akomodatif terhadap orang ini (pelapor)," katanya.

Baca juga: Dokter Ini Analisis Kerusakan Mata yang Dialami Novel Baswedan, Seperti Apa?

"Tapi giliran kasus Novel selalu dikembalikan pada Novel. Kalau Novel mau ngaku, ya untuk apa ada penegak hukum," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bernama Dewi Tanjung, Rabu (6/11/2019) lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X