OC Kaligis akan Dikawal Ketat Saat Sidang Gugatan Kasus Lama Novel Baswedan

Kompas.com - 09/11/2019, 12:27 WIB
Ahli hukum pidana Adami Chazawi menjadi ahli dalam sidang permohonan peninjauan kembali yang diajukan OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAhli hukum pidana Adami Chazawi menjadi ahli dalam sidang permohonan peninjauan kembali yang diajukan OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Abdul Aris mengatakan akan mengawal ketat OC Kaligis saat menjalani sidang gugatan perdata perdana di Pengadilan Negeri pada 4 Desember 2019 mendatang.

Terpidana sekaligus pengacara senior itu saat ini tengah mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dalam kasus suap.

"Nanti jika ada panggilan secara resmi (dari pengadilan) dan harus hadir, ya nanti akan dikawal sesuai prosedur," ujar Haris kepada Kompas.com, Sabtu (9/11/2019).

Baca juga: Daftarkan Gugatan Kasus Lama Novel, OC Kaligis Diizinkan Lapas Sukamiskin


Haris mengatakan, dalam persidangan nanti, Kaligis akan dikawal personel dari unsur kepolisian dan petugas Lapas Sukamiskin.

Nantinya, pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan personel ke Polda Jawa Barat.

"Minimal (yang mengawal) dua orang dari kepolisian dan dua orang dari Lapas (Sukamiskin)," katanya.

Ia menambahkan, salah satu tujuan pengawalan tersebut agar Kaligis tetap dalam pengawasan dan pemantauan sebagai terpidana.

"Tujuannya pengamanan yang bersangkutan," katanya.

Baca juga: OC Kaligis Gugat Kasus Lama Novel Baswedan ke Pengadilan

Adapun Kaligis menggugat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Jakarta pada Rabu (6/11/2019).

Nomor registrasi gugatan yakni 958/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara wanprestasi.

Sidang perdana sendiri akan digelar pada Rabu (4/12/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X