Istana: Perampingan Eselon Tak Terkait Penurunan Pangkat

Kompas.com - 07/11/2019, 20:31 WIB
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, keinginan Presiden Jokowi memangkas jabatan eselon III dan eselon IV tak berkaitan dengan pengurangan pegawai atau penurunan pangkat.

"Jadi kalau eselon dirampingkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengurangan pegawai, dengan penurunan pangkat menjadi berkurang, penurunan penghasilan. Enggak, enggak, enggak ada urusannya dengan itu," ujar Pratikno dalam keterangan pers di Istana Bogor, Kamis (7/11/2019).

Menurut Pratikno, pemangkasan eselon ini merupakan bagian dari upaya melakukan debitokratisasi alias memperpendek proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga.

Baca juga: Anggota Ombudsman Dukung Wacana Pemangkasan Eselon


 

Dia mencontohkan, jika sebelumnya proses pengambilan keputusan harus melalui empat rentang eselon, dengan pemangkasan ini akan memperpendek proses pengambilan keputusan hanya lewat dua rentang saja.

"Jadi kalau eselon 3-4 berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional," ucap dia. 

Jabatan fungsional yang dimaksud meliputi staf atau pegawai yang akan ditugaskan sesuai dengan kompetisinya.

Ini dinilai justru dapat menguntungkan pegawai yang memiliki keahlian khusus.

"Kasihan kan orang punya keahlian A, demi promosi ke jabatan struktural, dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres dan organisasi juga rugi, tetapi seseorang akan tetap berkarir naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," ujar Pratikno.

Rencana pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga berawal saat Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV di kementerian/lembaga terlalu banyak.

Baca juga: Menkumham Tunggu Kajian KemenPAN RB soal Pemangkasan Eselon

 

Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019) lalu.

" Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X