Anggota Ombudsman Dukung Wacana Pemangkasan Eselon

Kompas.com - 06/11/2019, 20:45 WIB
Anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida mendukung rencana pemerintah memangkas jumlah pejabat eselon III dan IV di instansi pemerintahan.

"Saya setuju dengan prinsip itu karena yang sekarang kan struktur menyedot anggaran, yang kita butuhkan struktur diperlukan sebagai organiser dari fungsi," kata Laode di Kantor Ombudsman, Rabu (6/11/2019).

Laode berpendapat, pegawai instansi pemerintahan semestinya lebih banyak ditempatkan di posisi-posisi fungsional, bukan posisi yang sifatnya administratif dan berada di struktural.

Baca juga: Pejabat Eselon Akan Dipangkas, Gaji dan Tunjangannya Ikut Dikurangi?

Ia melanjutkan, pengurangan struktur dan memperbanyak fungsi adalah salah satu substansi dalam reformasi birokrasi.

"Selama ini kan eselon dibuat untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu supaya ada jabatan dan dapat uang dari sana, itu gak boleh lagi sebetulnya, itu prinsip reformasi birokrasi paling fundamental," kata dia.

Kendati demikian, Laode mengingatkan pemerintah agar pemangkasan jumlah pejabat eselon III dan eselon IV tidak mengurangi kesejahteraan para pejabat tersebut.

Baca juga: BKN: Pengurangan Struktural Eselon Bisa Kurangi Anggaran Negara

"Prinsipnya, (penghasilan) harus dinaikkan tiap tahun, kebutuhan hidup kan semakin banyak, living cost semakin meningkat di pedesaan sekali pun karena pengaruh modernisasi itu gak bisa diabaikan," ujar Laode.

Meskipun mendukung rencana pemangkasan jumlah pejabat eselon III dan IV, Laode menyatakan bahwa Ombdusman belum mempunyai catatan khusus terhadap rencana tersebut.

Rencana pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga berawal saat Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV di kementerian/lembaga terlalu banyak.

Baca juga: Kiprah Edy Junaedi: Eselon II Termuda, Berperan Tutup Alexis, Hingga Mengundurkan Diri

Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019) lalu.

Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Nasional
BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X