Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsuddin: Tak Ada yang Larang Jadi Caketum Golkar, tapi...

Kompas.com - 04/11/2019, 16:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan bahwa seseorang yang mengingkari janjinya pasti akan mendapatkan balasan.

Pernyataan ini merupakan respons dari sinyal Bambang Soesatyo yang akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas), Desember 2019.

"Biar yang mengingkari biar Allah yang melaknatnya," kata Azis saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Jelang Munas Golkar, Dukungan Mengerucut ke Airlangga

Azis mengatakan, Bambang sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Diketahui, selain Bambang, Airlangga juga akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Meski demikian, Azis yang merupakan tim sukses Airlangga dalam Munas Golkar mendatang sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi topik perbincangan di antara keduanya saat itu.

"Nah itu, yang tahu antara Pak Airlangga, Pak Bamsoet sama Allah yang tahu," ujar Azis.

Azis dan kawan-kawan mengaku belum mengantisipasi apabila Bambang maju sebagai caketum Golkar pada Munas mendatang. Sebab, hal itu merupakan hak setiap kader partainya.

"Tidak ada yang bisa melarang orang untuk maju (jadi caketum). Tapi kalau melanggar komitmen, kan biar masyarakat yang menilai, biar Allah yang melaknat. Kan gitu," lanjut Azis.

Baca juga: 3 Bulan Jelang Munas Golkar, Airlangga Resmikan Tim dan Rumah Pemenangan

Ia menambahkan, internal partai telah memutuskan bahwa rapat pleno partai akan digelar pada Selasa (5/11/2019).

Dalam rapat pleno, Selasa besok, partainya akan memutuskan sejumlah agenda partai ke depan, termasuk Munas.

"Tahapannya iya, kan nanti diputuskan dalam pleno, tanggal 5 (November) itu. Agendanya apa, disepakati dalam pleno," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Munas bulan Desember 2019.

Nusron mengatakan, Bambang maju menjadi caketum atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat 1 dan 2.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Berharap Bambang Soesatyo Tak Ingkari Komitmennya kepada Airlangga

"Pak Bamsoet hanya menjalankan amanah dari DPD 1 dan dan DPD 2. Amanat DPD 1 dan DPD 2 meminta Pak Bamsoet maju (jadi caketum). Enggak mungkin (mundur)," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

"Sebagai kader, itu mengingkari dan mengkhianati desakan dan keinginan serta amanat dari kader di tingkat bawah. Apalagi kader di tingkat bawah itu sah terhadap masa depan partai," lanjut dia.

Nusron menambahkan, Golkar memiliki watak yang kompetitif antara satu kader dan kader lainnya.

Menurut dia, kompetensi antara kader partai dalam pemilihan caketum akan lebih baik dibandingkan aklamasi. 

 

Kompas TV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo melarang ASN di Kemenpan RB memakai cadar. Aturan ini bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya. "Kalau di saya (Kemenpan RB setiap ASN) wajib jangan pakai cadar. Begitu keluar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara bebas," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (4/11/19). Tjahjo menegaskan, masing-masing kepala daerah, pimpinan lembaga, dan kementerian miliki hak untuk mengatur pegawainya. Hal tersebut termasuk dalam mengatur cara berpakaian ketika pegawai di kantor. #TjahjoKumolo #Cadar #CelanaCungkring
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com