Bertemu Sekjen PBB, Jokowi Bahas Perdamaian Rakhine State dan Palestina

BANGKOK, KOMPAS.com - Perdamaian di Rakhine State, Myanmar dan Palestina menjadi isu yang dibahas saat Presiden Joko Widodo bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, usai Pleno KTT ke-35 ASEAN di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019).

Presiden menyatakan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam penyelesaian masalah.

"Presiden menyampaikan observasinya terhadap dua isu tersebut. Sekali lagi, Indonesia secara aktif bersedia, more than ready, untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian dua masalah yang tidak mudah itu," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Di KTT ASEAN, Presiden Jokowi Dapat Jersey Nomor 21

Guterres pun mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam penyelesaian kedua isu tersebut.

Sekali pun hingga kini situasi di Rakhine State dan Palestina masih belum menemui hasil yang diharapkan, Jokowi dan Guterres berpandangan bahwa seluruh pihak tetap harus menjaga asa bagi penyelesaian krisis yang terjadi.

"Kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berusaha, karena dua-duanya pada akhirnya menyangkut masalah kemanusiaan," ucap Retno.

Sebelumnya, pada sesi pleno, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar situasi di Rakhine State dapat segera mengalami kemajuan yang berarti.

"Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal," kata Jokowi.

Upaya repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State perlu didorong oleh para pemimpin ASEAN.

Di lain pihak, para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya itu.

Baca juga: 4 Hal yang Perlu Diketahui Soal KTT ke-35 ASEAN Hari Pertama

Tiga pandangan

Indonesia sendiri berpandangan, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah yang terjadi.

Cara pertama, kata Menlu Retno Marsudi, perlu adanya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox's Bazaar.

Pasalnya, dengan dialog akan memunculkan rasa saling percaya antar kedua belah pihak.

"Dan trust ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat," kata Retno.

Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, perlu didirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN, yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA).

Presiden menyatakan, Indonesia siap berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.

Ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam "2nd Technical Working Group" antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober 2019 lalu, dapat segera dijalankan.

"Untuk mendorong implementasi prioritas proyek dan kegiatan, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia juga siap memberikan konstribusi," kata Retno.