Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Terbuka dengan Partai yang Ingin Oposisi, Sekalipun Punya Menteri di Kabinet

Kompas.com - 31/10/2019, 13:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melempar sinyal bakal mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah.

Surya juga mengisyaratkan akan sejalan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjadi oposisi.

Merespons hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya terbuka terhadap partai politik manapun yang ingin bergabung sebagai oposisi.

"Kalau PKS, siapa pun yang ingin menjadi kekuatan penyeimbang kita sambut dengan tangan terbuka. Karena posisi PKS jelas dari awal karena seluruh partai pengusung Prabowo-Sandi sebenarnya menjadi kekuatan penyeimbang, bahasa saya kami oposisi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Wasekjen PDI-P Ingatkan Nasdem Jangan Berpolitik Dua Kaki

Mardani mengatakan, sekalipun partai yang ingin jadi oposisi ini menempatkan kadernya di kabinet, PKS tidak akan mempermasalahkannya.

Hal paling penting, partai tersebut mau berkomitmen sebagai penyeimbang pemerintah.

"Siapa pun, baik di dalam maupun di luar (pemerintahan), kalau memang mau jadi kekuatan penyeimbang, kami dengan tangan terbuka," ujar dia.

Menurut Mardani, jika Nasdem memang ingin bergandengan dengan PKS sebagai oposisi, tidak akan ada perbedaan ideologi yang mencolok.

Sebab, pada dasarnya ideologi PKS dan Nasdem sama, yaitu sama-sama mencintai bangsa. Bedanya, PKS melalui jalan religius, sedangkan Nasdem cenderung nasionalis.

Meski begitu, PKS tidak bisa memastikan apakah benar Nasdem bakal menjadi oposisi atau tetap bersama koalisi Jokowi.

Hal ini, kata Mardani, diserahkan sepenuhnya pada Nasdem.

Dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019) semalam, lanjut dia, hanyalah bentuk silaturahmi antar dua partai.

"Kedua belah pihak menghormati pilihan, PKS kami tetap oposisi, Nasdem sementara di dalam (pemerintahan), sehingga masing-masing kita hargai," kata dia. 

Baca juga: Nasdem Bantah Kesepakatan dengan PKS Guna Tingkatkan Daya Tawar

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya akan berbeda sikap dengan pemerintah, meski saat ini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com