Nasdem Bantah Kesepakatan dengan PKS Guna Tingkatkan Daya Tawar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Saan Mustopa membantah kesepakatan partainya dengan PKS terkait fungsi check and balances di DPR untuk meningkatkan daya tawar Nasdem di koalisi pemerintahan.

Saan mengatakan, sejak awal partainya mendukung Presiden Joko Widodo tanpa syarat dan tak ingin membebani presiden.

"Kami memberikan kritik bukan dalam rangka meningkatkan daya tawar, bargaining untuk mendapatkan sesuatu, posisi politik dan lain-lain. Karena dari awal kami mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan tidak mau membebani Pak Jokowi," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Wasekjen PDI-P Ingatkan Nasdem Jangan Berpolitik Dua Kaki

Saan mengatakan, partainya di DPR tetap memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.

Tujuannya, untuk memastikan seluruh program Presiden Jokowi lima tahun ke depan berjalan dengan baik.

"Nah mitra konstruktif itu, kami lebih ingin memastikan Pak Jokowi 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik pemerintahannya, bisa memaksimalkan potensi-potensi bangsa ini agar jadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman sepakat untuk memperkuat fungsi check and balance di DPR.

Baca juga: Saan: Nasdem Memastikan PKS Clear dari Kelompok Radikal

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan keduanya di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Mustafa mengatakan, fungsi tersebut sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.