Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Projo Jadi Wamendes, Jokowi Tugaskan Kawal Dana Desa

Kompas.com - 25/10/2019, 14:12 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memperkenalkan 12 nama wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

"Budi Arie Setiadi, beliau kami beri kepercayaan jadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Jokowi.

Budi Arie yang semula duduk lesehan di anak tangga istana lalu berdiri saat namanya diperkenalkan.

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Budi akan mendampingi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang sudah dilantik lebih dulu.

Jokowi tak menjelaskan alasan khusus kenapa ia memilih Budi Arie. Ia hanya mengungkapkan alasan kenapa Kementerian Desa dan PDTT membutuhkan wakil menteri.

"Karena kita memiliki 74.000 desa di seluruh tanah air perlu di-back up agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari Rp 70 trilin per tahun bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil baik pada desa kita," kata Jokowi. 

 

Kompas TV Serah terima jabatan menteri pertahanan dari Ryamizard Ryacudu kepada Prabowo Subianto telah digelar pada hari Kamis (24/10/2019). Prabowo disambut dengan upacara kehormatan yang diikuti jajaran Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI beserta 3 Kepala Staf Angkatan. Usai serah terima jabatan Prabowo berjanji akan meneruskan yang telah diwariskan pendahulunya dan mempelajari masalah pertahanan bersama jajarannya dan ketiga angkatan di TNI. Pekerjaan berat memang menanti Prabowo. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyatakan setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo harus memberikan pembuktian sekaligus menjalankan visi presiden mengenai poros maritim. Terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 127,4 triliun yang naik cukup signifikan dan mengalahkan anggaran Kementerian PUPR dan Polri Connie menilai cukup tidaknya anggaran akan bergantung program kementerian yang akan dirumuskan oleh menteri pertahanan. Tantangan pertahanan kini makin kompleks. Visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya mensyaratkan kekuatan laut dan udara yang mumpuni serta pertahanan yang sanggup mengantisipasi ancaman dunia maya. Pertahanan tentu tidak cukup sebatas memenuhi kekuatan pokok minimum atau MEF namun harus mencapai peta jalan pertahanan yang sudah dirumuskan dan terus berkembang. #PrabowoSubianto #MenteriPertahanan #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com