Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2019, 13:56 WIB
Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi merapat ke Istana jelang pelantikan wakil menteri oleh Jokowi, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi merapat ke Istana jelang pelantikan wakil menteri oleh Jokowi, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Budi Arie Setiadi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Jumat (25/10/2019).

Budi Arie sebelumnya diketahui memimpin kelompok relawan Pro Joko Widodo ( Projo), salah satu organisasi relawan terbesar pendukung Jokowi.

Pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969 ini lebih dikenal sebagai relawan, aktivis, praktisi media sekaligus politikus.

Baca juga: Jadi Wamen, Ketum Projo Kini Sudah Ada Cinta Sedikit ke Prabowo

Kiprahnya sebagai aktivis cukup panjang. Ia memulai aktivismenya sejak mahasiswa.

Misalnya, ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP Universitas Indonesia tahun 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Ia pernah aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.

Ia juga pernah aktif di pers kemahasiswaan dengan menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994.

Baca juga: Budi Arie Kemungkinan Jadi Wamen, Projo: Kami Tak Pernah Tinggalkan Pak Jokowi

Kemudian ia pernah ikut mengelola Media Indonesia di tahun 1994-1996. Saat Reformasi 1998, Budi mendirikan surat kabar Bergerak.

Bersama beberapa koleganya, ia pun ikut menjadi mendirikan Mingguan Ekonomi Kontan. Di sana, ia menghabiskan karirnya sebagai jurnalis Kontan sejak tahun 1996 hingga 2001.

Dalam kariernya di bidang politik, ia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Kemudian, ia absen di dunia politik hingga mendirikan Projo pada Agustus 2013. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X