Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2019, 13:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Budi Arie Setiadi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Jumat (25/10/2019).

Budi Arie sebelumnya diketahui memimpin kelompok relawan Pro Joko Widodo (Projo), salah satu organisasi relawan terbesar pendukung Jokowi.

Pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969 ini lebih dikenal sebagai relawan, aktivis, praktisi media sekaligus politikus.

Baca juga: Jadi Wamen, Ketum Projo Kini Sudah Ada Cinta Sedikit ke Prabowo

Kiprahnya sebagai aktivis cukup panjang. Ia memulai aktivismenya sejak mahasiswa.

Misalnya, ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP Universitas Indonesia tahun 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Ia pernah aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.

Ia juga pernah aktif di pers kemahasiswaan dengan menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994.

Baca juga: Budi Arie Kemungkinan Jadi Wamen, Projo: Kami Tak Pernah Tinggalkan Pak Jokowi

Kemudian ia pernah ikut mengelola Media Indonesia di tahun 1994-1996. Saat Reformasi 1998, Budi mendirikan surat kabar Bergerak.

Bersama beberapa koleganya, ia pun ikut menjadi mendirikan Mingguan Ekonomi Kontan. Di sana, ia menghabiskan karirnya sebagai jurnalis Kontan sejak tahun 1996 hingga 2001.

Dalam kariernya di bidang politik, ia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Kemudian, ia absen di dunia politik hingga mendirikan Projo pada Agustus 2013. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyatakan sudah merampungkan nama-nama wakil menterinya dan akan diumumkan secepatnya. Dalam acara temu wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan wakil menterinya berasal dari kalangan parpol dan profesional. Jokowi menambahkan penunjukan wakil menteri berdasarkan kebutuhan di kementerian dan memungkinkan adanya lebih dari satu wamen di satu kementerian. #WakilMenteri #PresidenJokoWidodo #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com