Serba Pertama di Kabinet Indonesia Maju...

JAKARTA, KOMPAS.com – Penempatan menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa dibilang unik. Ada beberapa pos menteri yang ditempati sosok yang tak biasa.

Sebut saja Tito Karnavian. Ini untuk kali pertama figur berlatar belakang polisi ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri.

Begitu pula tradisi di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan yang diisi oleh Jenderal atau Purnawirawan TNI.

Baca juga: Menteri Perempuan dalam Kabinet Indonesia Maju Lebih Sedikit Dibanding Kabinet Kerja

Berikut informasi yang dihimpun Kompas.com soal latar belakang menteri di Kabinet Indonesia Maju yang serba baru:

1. Kemenko Polhukam diisi sipil

Kementerian ini biasanya diisi oleh jenderal-jenderal TNI, baik sebelum reformasi maupun pasca-reformasi.

Setidaknya ada 10 orang Menko Polhukam yang murni berlatarbelakang militer. Selebihnya, mereka juga tercatat sebagai kader partai.

Mahfud MD yang baru dilantik pada Rabu (23/10/3019) menjadi Menteri Polhukam pertama yang berlatarbelakang sipil. Ia merupakan pakar hukum tata negara.

Ia sendiri juga mengaku baru menyadari bahwa dirinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pertama yang berasal dari kalangan sipil.

Baca juga: Mahfud MD Tahu Jadi Sipil Pertama yang Jadi Menko Polhukam dari Hendropriyono

Namun, status tersebut tidak membuat Mahfud ragu menjalankan tugas dan wewenang sebagai Menko Polhukam. Ia yakin dapat cepat mempelajarinya.

Meskipun bukan berasal dari latar belakang TNI-Polri, Mahfud optimistis dapat mengkoordinasikan jajaran kementerian teknis di bawahnya yang dipimpin oleh purnawirawan Polri dan TNI.

Keyakinannya itu didasarkan pada pengalamannya saat menjabat Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Lagipula, Mahfud sudah pernah dua kali menggantikan Wiranto. Meskipun, satu di antaranya tidak secara langsung,

Baca juga: Mahfud MD: Saya Sudah Dua Kali Gantikan Pak Wiranto

Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 2000-2001, Mahfud menggantikan Juwono Sudarsono yang menjabat 1999-2000.

Mahfud MD tercatat sebagai orang sipil kedua yang menjadi Menhan. Sebelum Juwono, jabatan itu dipegang Wiranto.

Kali ini, Mahfud menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam.

"Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya," kata Mahfud.

Baca juga: Sebagai Atasan, Mahfud MD Yakin Prabowo Taat Aturan

2.  Kemendagri diisi polisi.

Tito Karnavian menjadi polisi pertama yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia menanggalkan posisinya sebagai Kepala Polri dan dilantik jadi menteri.

Sebelumnya, Mendagri ditempati politisi dan anggota atau purnawirawan TNI. Mayoritas Mendagri terdahulu berlatar belakang militer. Sisanya merupakan kader partai murni atau TNI yang masuk parpol.

Tito Karnavian mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan sebagai Mendagri baru ialah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus ia selesaikan.

Baca juga: Angan Tito Karnavian, Mendagri Baru yang Lepaskan Jabatan Tertinggi di Kepolisian...

Dia mengaku sudah memahami misi apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke dirinya.

Ia juga akan menjalankan tugas pertamanya sebagai Mendagri dengan berkunjung ke Papua pada Jumat (25/10/2019).

Secara pengelolaan manajemen, Tito menyebut, bakal lebih mudah menjadi Kapolri ketimbang Mendagri.

"Kalau Kapolri saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola secara manajemen. Karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama, sehingga dengan adanya komando tunggal dari atas sampe ke bawah bawah sama," kata Tito.

Baca juga: Baru Dilantik jadi Mendagri, Tito Karnavian Akan Belanja Masalah

3. Mendikbud diisi pengusaha muda

Penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mungkin mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, Nadiem bukan sosok yang memiliki latar belakang sebagai akademisi atau pendidik, melainkan pengusaha.

Diketahui, Nadiem merupakan pendiri e-commerce Zalora dan aplikator transportasi online Go-Jek.

Nadiem mengaku tidak mempunyai rencana seratus hari pertama. Menurut dia, rencana 100 hari pertamanya adalah berdiskusi dengan pakar-pakar pendidikan.

"Saya bukan di sini untuk menjadi guru, saya di sini untuk menjadi murid. Saya mulai dari nol di pendidikan dan saya akan belajar sebanyak-banyaknya," kata Nadiem.

Baca juga: Ini Program 100 Hari Mendikbud Nadiem di Kementerian Pendidikan

Nadiem menyampaikan meski demikian dirinya adalah pribadi yang cepat untuk belajar.

"Mohon satu hal kepada para dirjen, mohon sabar dengan saya walau saya bukan dari latar belakang pendidikan tapi saya murid yang cepat baik. Saya belajar cepat," ujar dia.

Nadiem memandang pendidikan sebagai satu-satunya solusi jangka panjang untuk semua negara untuk berkembang.

Hal itulah yang membuatnya bersedia meninggalkan posisi CEO Gojek untuk membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Tapi ke depannya saya harus jujur, tantangannya akan luar biasa, di bawah saya itu juga bukan hanya Mendikbud yang tradisional tapi juga digabung dengan pendidikan tinggi, itu semua ter-integrated. Tapi itu baik, itu berita baik, karena semua strategi akan terpadu," kata dia.

Baca juga: Kesamaan Nadiem dan Anies Saat Jabat Mendikbud, Apa Itu?

4. Menteri Agama dari TNI, pertama pasca-reformasi

Penunjukan mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama tak kalah mengejutkan. Sebab, Razi merupakan Menteri Agama pertama pasca-reformasi yang berasal dari militer.

Biasanya posisi ini ditempati oleh tokoh-tokoh agama, terutama dari kalangan Nahdliyin atau anggota Nahdlatul Ulama.

Pada era Orde Baru, ada dua Menteri Agama yang berlatar belakang militer. Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) TNI Alamsjah Ratoe Perwiranegara dan Laksamada Muda (Purn) TNI Tarmizi Taher.

Baca juga: Selain Fachrul Razi, Pernah Ada 2 Menteri Agama dari Militer, Alamsyah dan Tarmizi Taher

Saat Fachrul diperkenalkan tadi pagi, Presiden Jokowi memberikan kata pengantar singkat. Salah satunya terkait tugas dia untuk mengatasi radikalisme.

"Ini urusan berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, dan terutama haji berada di bawah beliau," kata Jokowi.

Baca juga: Jadi Menteri Agama, Fachrul Razi Siap Lawan Radikalisme

Fachrul mengatakan, dirinya dipilih Jokowi karena diyakini bisa melawan radikalisme yang menguat belakangan ini.

"Saya juga berpikir mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi-potensi radikalisme cukup kuat, sehingga beliau berpikir pasti Pak Fachrul mungkin punya terobosan-terobosan lah dalam kaitan menangkal radikalisme ini," kata Fachrul.

Namun, penunjukan Fachrul sebagai Memag ternyata mengundang protes.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengaku menerima menerima protes dari banyak kiai.

Menurut dia, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin.

Baca juga: Pengamat: Menteri Agama Dijabat Purnawirawan TNI, Wajar Kiai NU Kecewa

Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme. 

"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.