Angan Tito Karnavian, Mendagri Baru yang Lepaskan Jabatan Tertinggi di Kepolisian...

Kompas.com - 24/10/2019, 06:36 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mempekenalkan Tito Karnavian bersama para menteri lain di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Seusai dilantik, Tito langsung mengikuti prosesi serah terima jabatan dengan Mendagri terdahulu, Tjahjo Kumolo.

Dalam prosesi itu, Tito menyampaikan banyak hal. Mulai dari target-targetnya ke depan, hingga bercerita tentang detik-detik ia melepas jabatan sebagai Kapolri.


1. Didahului "belanja" masalah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan sebagai Mendagri baru ialah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus ia selesaikan.

"Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu," kata Tito di kantor Kemendagri, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Tito Karnavian: Pak Tjahjo Guru Besar Politik bagi Saya...

Tito mengaku, dirinya sudah memahami misi apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke dirinya.

Salah satu yang diutamakan ialah penyederhanaan perizinan investasi. Oleh karena itu, Tito bakal berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Menko Kemaritiman dan Investasi.

"Saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan ada paparan dari eselon satu," ujar Tito.

"Setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan Kepala BKPM Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menko Maritim dan Investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi, dengan beliau-beliau," lanjutnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X