Kompas.com - 23/10/2019, 18:57 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku telah menggantikan Wiranto dua kali.

Pertama sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000-2001. Kali ini, sebagai Menkopolhukam.

"Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya," kata Mahfud saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan di Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Sebagai Atasan, Mahfud MD Yakin Prabowo Taat Aturan

Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada tahun 1998-1999, atau pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Sementara itu, Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada tahun 2000-2001.

Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ia menjabat sebagai Menhan setelah Wiranto.

Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.

Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat.

"Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menkopolhukam," kata dia.

Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM dan penegakan hukum  merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.