Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serba Pertama di Kabinet Indonesia Maju...

Kompas.com - 24/10/2019, 09:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Penempatan menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa dibilang unik. Ada beberapa pos menteri yang ditempati sosok yang tak biasa.

Sebut saja Tito Karnavian. Ini untuk kali pertama figur berlatar belakang polisi ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri.

Begitu pula tradisi di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan yang diisi oleh Jenderal atau Purnawirawan TNI.

Baca juga: Menteri Perempuan dalam Kabinet Indonesia Maju Lebih Sedikit Dibanding Kabinet Kerja

Berikut informasi yang dihimpun Kompas.com soal latar belakang menteri di Kabinet Indonesia Maju yang serba baru:

1. Kemenko Polhukam diisi sipil

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat dikenalkan oleh Presiden RI, Joko Widodo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat dikenalkan oleh Presiden RI, Joko Widodo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Kementerian ini biasanya diisi oleh jenderal-jenderal TNI, baik sebelum reformasi maupun pasca-reformasi.

Setidaknya ada 10 orang Menko Polhukam yang murni berlatarbelakang militer. Selebihnya, mereka juga tercatat sebagai kader partai.

Mahfud MD yang baru dilantik pada Rabu (23/10/3019) menjadi Menteri Polhukam pertama yang berlatarbelakang sipil. Ia merupakan pakar hukum tata negara.

Ia sendiri juga mengaku baru menyadari bahwa dirinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pertama yang berasal dari kalangan sipil.

Baca juga: Mahfud MD Tahu Jadi Sipil Pertama yang Jadi Menko Polhukam dari Hendropriyono

Namun, status tersebut tidak membuat Mahfud ragu menjalankan tugas dan wewenang sebagai Menko Polhukam. Ia yakin dapat cepat mempelajarinya.

Meskipun bukan berasal dari latar belakang TNI-Polri, Mahfud optimistis dapat mengkoordinasikan jajaran kementerian teknis di bawahnya yang dipimpin oleh purnawirawan Polri dan TNI.

Keyakinannya itu didasarkan pada pengalamannya saat menjabat Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Lagipula, Mahfud sudah pernah dua kali menggantikan Wiranto. Meskipun, satu di antaranya tidak secara langsung,

Baca juga: Mahfud MD: Saya Sudah Dua Kali Gantikan Pak Wiranto

Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 2000-2001, Mahfud menggantikan Juwono Sudarsono yang menjabat 1999-2000.

Mahfud MD tercatat sebagai orang sipil kedua yang menjadi Menhan. Sebelum Juwono, jabatan itu dipegang Wiranto.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com