Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Pegawai Kemenkopolhukam Bantu Mahfud MD

Kompas.com - 23/10/2019, 20:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS. com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto meminta para pegawai di Kantor Kemenkopolhukam membantu Mahfud MD sebagai Menkopolhukam yang baru.

Hal tersebut disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara serah-terima jabatan Menkopolhukam di Kantor Kemenkoplhukam, Rabu (26/10/2019).

"Khusus kepada saudara-saudara keluarga besar Kemenkopolhukam. Saya sampaikan,  Pak Mahfud MD bukan orang lain, saudara kita, sudah punya banyak pengalaman," kata Wiranto.

"Maka, apa yang telah saudara bantu ke saya, kerja samanya, keikhlasan, dan kesungguhannya, saya harap diteruskan ke Pak Mahfud untuk bisa meringankan kerja beliau yang cukup rumit," ucap dia.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Sudah Dua Kali Gantikan Pak Wiranto

Wiranto mengatakan, dia sudah menyampaikan banyak hal kepada Mahfud MD meski belum semuanya. 

Oleh karena itu, ia pun memberikan buku memorandum yang berisi tugas-tugas Kemenkopolhukam kepada Mahfud.

Secara simbolis, buku tersebut diserahkan langsung oleh Wiranto kepada Mahfud.

"Tapi saya yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan beliau, harapan Presiden Jokowi lima tahun ke depan, pemerintah yang stabil, maju bisa terwujud," kata dia.

Sebab, kata dia, stabilitas politik, hukum, dan kemanaan akan menjamin tumbuhnya ekonomi nasional apabila terjaga dengan baik.

"Harus percaya bahwa ini tugas negara. Bantulah Pak Mahfud dengan sepenuh hati dan keikhlasan, kerja sama yang baik. Saya yakin dengan kesungguhan itu semuanya dapat dilakukan dengan mudah," kata dia.

Baca juga: Sebagai Atasan, Mahfud MD Yakin Prabowo Taat Aturan

Mahfud MD ditunjuk sebagai Menkopolhukam oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Rabu (23/10/2019) pagi.

Setelah dilantik, Mahfud MD langsung mendatangi Kantor Kemenkopolhukam untuk melakukan serah-terima jabatan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com