Tak Ada Kader yang jadi Menteri Jokowi, Ini Pernyataan Demokrat...

Kompas.com - 23/10/2019, 19:13 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meyakini, Presiden pasti mempunyai tujuan yang baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai pembantunya itu.

"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Soal Menteri, Ibas Sebut Partai Demokrat Hanya Bisa Menonton

Partai Demokrat pun mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.

Hinca berharap, para menteri dapat mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024, sesuai dengan harapan rakyat.

"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujar dia.

Soal arah politik Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan, sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera menyampaikannya melalui pidato politik, dalam waktu dekat.

Baca juga: Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

"Menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa," tutur dia.

Dalam pidato itu, lanjut Hinca, SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangannya terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Terkait keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X