Soal Menteri, Ibas Sebut Partai Demokrat Hanya Bisa Menonton

Kompas.com - 22/10/2019, 18:43 WIB
Wakil Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ketua fraksi partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menjenguk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) hari ini. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWakil Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ketua fraksi partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menjenguk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.


Baca juga: Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri

Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.

Baca juga: Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.

Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.

"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," kata dia.

Sejumlah tokoh yang berlatar belakang partai politik bergantian datang ke Istana Kepresidenan. Hingga Selasa (22/10/2019) siang ada delapan tokoh parpol yang datang ke Istana Kepresidenan.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, politikus Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Selain itu, ada politikus Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Wakil Bendaraha Umum PDI Perjuangan Julari Batubara, dan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X