PAN Tak Dapat Kursi Menteri, Sekjen: Kami Sadar Bukan Pendukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN tidak berharap mendapat kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Eddy, itu karena PAN menyadari bukan menjadi bagian dari partai pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Sehingga, sudah sewajarnya PAN tidak mengharapkan kursi jabatan di Kabinet Kerja Jilid II.

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa Pilpres itu kita tidak mendukung pasangan 01, dan kita sampaikan saat kita mendukung Pak Jokowi kita lakukan secara konsisten, tidak ada imbal balik atau harapan imbal balik apapun," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

Eddy mengatakan, PAN belum menentukan sikap politik untuk saat ini. Namun yang pasti, menurut dua, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, sama baiknya buat PAN. 

PAN, kata Eddy, akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang membawa manfaat dan memberikan kritik secara konstruktif bila ada kebijakan yang tidak sesuai.

"PAN berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama saja, kita tetap akan mendukung semua kebijakan rakyat yang positif, tapi kita memberikan ruang bagi PAN untuk bisa memberikan masukan yang konstruktif kritis dan obyektif," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait kabinet kerja jilid 2 ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Yandri mengatakan, penyusunan kabinet kerja jilid 2 merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Kata Waketum, PAN Tak Gabung Koalisi Jokowi-Maruf

PAN tidak menyodor-nyodorkan nama-nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-Lobi khusus, tidak," ujar dia. 

Yandri mengatakan, PAN otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.